Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat naisonal serta penetapan hasil Pemilu 2024 mengungkap adanya suara yang tertukar antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Seoul. Tertukarnya suara antara PDIP dan Golkar itu disadari oleh saksi dari PDIP, Harli Muin.
Dalam rapat tersebut, Harli mencecar pihak PPLN Seoul soal adanya perbedaan perolehan suara PDIP pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan formulir C.Hasil plano di TPS 016 Seoul.
Ia mencermati, ada perbedaan perolehan suara partainya di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan formulir C.Hasil plano di TPS 016 Seoul. Perbedaan yang disoroti antara lain suara yang seharusnya ditulis 4 justru ditulis 2 dan yang harusnya 21 menjadi 9.
Baca juga : Bawaslu Surati KPU Tiga Kali Soal Sirekap, Apa Isinya?
"Apakah ini Sirekap atau sengaja salah? Ini tidak sesuai ditulis, kenapa? Apa karena Sirekap atau Anda sengaja salah menuliskan? Atau memang diubah?" tanya Harli kepada pengampu Divisi Teknis PPLN Seoul, Rinda, di Kantor KPU RI, Jumat (1/3).
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa formulir manual yang dihitung selama proses rekapitulasi harus dicocokkan dengan data di Sirekap. Saat menanggapi, Rinda mengaku adanya kesalahan. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap formulir-formulir yang ada.
"Setelah kami cek, ada kesalahan input di (formulir) C.Hasil. Setelah kami cek, untuk seluruh suara partai politik dan suara calon PDIP itu tertukar dengan Partai Golkar. Jadi di sebelahnya, seperti itu. Salah penempatan," terang Rinda.
Baca juga : KPU Mulai Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Tingkat Nasional Pagi Ini
Dalam forum yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja turut bertanya ke Rinda untuk memastikan apakah kesalahan seperti itu juga terjadi di seluruh TPS yang ada di Seoul. Rinda menegaskan, kejadian itu hanya terjadi di TPS 016 Seoul.
Menurut Rinda, tak ada kesalahan selama rekapitulasi di tingkat PPLN Seoul. Ia menegaskan kesalahan hanya terletak pada formulir perbaikan yang belum selesai di-input kembali. Akibat dari kejadian tersebu, PPLN Seoul akan melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara PDIP dan Golkar.
"Kalau gitu PPLN Seoul lengser dulu, baru habis itu setelahnya habis isya kembali lagi ke PPLN Seoul ya. Toh tinggal perubahan sedikit saja terus kemudan kita sahkan," tandas Sudrajat.
Pada hari ketiga rekapitulasi suara tingkat nasional sampai pukul 20.00 WIB, KPU sudah menetapkan perolehan suara dari 11 PPLN, yakni Pretoria, Islamabad, Bandar Sri Begawan, Den Haag, Antananarivo, Berlin, Beijing, Muscat, Dar Es Salaam, Santiago, dan Abuja. (Z-6)
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved