Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan rekapitulasi suara Pemilu 2024 untuk tingkat nasional pada Rabu (28/2) pagi ini. Rekapitulasi dilakukan lewat rapat pleno terbuka di halaman Kantor KPU RI, Jakarta.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, rekapitulasi tingkat nasional ini akan dimulai dengan menghitung suara pemilu RI di luar negeri. "Yang sudah hadir di Kantor KPU ada 36 PPLN (panitia pemilihan luar negeri), sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara," katanya.
Hasyim tidak merinci PPLN mana saja yang hasil penghitungan suaranya akan diplenokan hari ini. Namun, ia menyebut dari 128 PPLN, 127 di antaranya sudah menyelesaikan hasil penghitungan suara di tempat masing-masing.
Baca juga : MUI Minta Semua Pihak Hormati dan Beri Ruang Kritis Rekapitulasi Suara
Satu PPLN, yakni Kuala Lumpur, belum memulai penghitungan suara karena bakal melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk metode pos dan kotak suara keliling (KSK).
Adapun rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional ini akan dimulai pukul 09.00 WIB. Masyarakat umum dapat menyaksikan jalannya proses rekapitulasi itu melalui kanal YouTube milik KPU secara streaming.
Menurut Hasyim, kegiatan rekapitulasi tingkat nasional itu turut dihadiri saksi dari masing-masing peserta Pemilu 2024 yang meliputi partai politik, pasangan calon presiden-calon wakil presiden, maupun calon perseorangan DPD.
"Juga dihadiri oleh Bawaslu, DKPP, dan stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan," pungkasnya. (Z-6)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, yang dalam sambutannya menyampaikan motivasi dan apresiasi kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota.
Hingga saat ini seluruh Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono masih menunggu keseluruhan hasil rekapitulasi.
Menurutnya hal itu dikarenakan kekgalalan sistem tersebut dalam Pilpres sebelumnya. Salah satu isu mendasar adalah keluhan dari masyarakat terkait ketidakakuratan data yang ditampilkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved