Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz mempertanyakan mengapa ada banyak temuan angka sirekap yang tidak sinkron dengan form C1. Dia juga mempertanyakan apakah faktor ketidaksinkronan itu disengaja atau tidak.
“Kami belum menemukan apakah angka sirekap itu meledak jadi ratusan, padahal melewati jumlah DPT, itu disengaja atau tidak. Kami belum tahu dan belum menemukan bukti juga apakah itu disengaja,” kata Kahfi kepada Media Indonesia, Sabtu (17/2).
“Tetapi kalau bagian dari kerusakan sistem, saya rasa iya ya. Karena sistem Optical Character Recognition (OCR) KPU itu mungkin gagal membaca data ada di dalam form C1 plano,” tambahnya.
Baca juga : Hasil Pemilu Sebenarnya Akan Terlihat dari Penghitungan Manual
Kahfi mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membenahi sistem sirekap yang kini kadung menimbulkan gaduh di tengah masyarakat. Sebab, hal itu sangat berdampak pada kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
“Ini juga bagian dari sarana kedaulatan rakyat, sehingga pemilu ini, termasuk hasilnya, juga harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Untuk menjaga itu, maka jagalah kepercayaan publiknya,” ujar Kahfi.
Dia juga mengajak agar masyarakat ikut mengawal pehitungan suara dengan mendokumentasikan seluruh kegiatan dan data yang ada.
Baca juga : KPU Mesti Percepat Hitung Manual
“Kita bisa screenshot atau menangkap layar, misalnya ditemukan ada keanehan dalam konteks jumlah penghitungan. Bisa disimpan, lalu dilaporkan ke platform yang menerima laporan terkait temuan kecurangan dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus kerja keras, mengawal, kalau kita mau mendapati hasil pemilu yang murni dan berintegritas,” pungkasnya. (Z-3)
SISTEM pemilu merupakan metode untuk mengonversi suara yang didapat peserta pemilu menjadi perolehan kursi.
KURANG dari 200 hari lagi Indonesia akan menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 yang juga tercatat sebagai pemilu serentak satu hari terbesar di dunia.
KEPUTUSAN pemerintah, DPR, dan DPD untuk mencabut RUU tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 ternyata berdampak panjang.
Perludem meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan syarat usia minimum calon kepala daerah (cakada) pada saat penetepan pasangan calon pada Pilkada 2024.
Untuk membantu pemilih, KPU perlu memastikan agar sosialisasi dan diseminasi informasi terkait pilkada dapat berjalan optimal.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos harus segera nonaktif dari jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan.
SEORANG fresh graduate jurusan infromatika dari Universitas Syah Kuala, Aceh, bernama Razan Fawwaz meluncurkan inisiatif untuk mengubah seluruh data hasil Pilkada 2024 resmi milik KPU
Sebanyak 8 TPS direkomendasikan Bawaslu melakukan pemugutan suara ulang setelah ditemukanĀ ketidaksesuaian antara formulir C dan formulir C salinan saat rekapitulasi.
Data di ribuan formulir C-1 yang ditemukan itu berbeda dengan hasil perhitungan KPU.
Metode yang digunakan dalam exit poll biasanya dengan mewawancarai responden setelah keluar dari TPS.
KOMISIONER KPU RI Idham Holik membeberkan alasan pihaknya sempat menghentikan proses rekapitulasi suara manual dan aplikasi Sirekap yang sempat tak update selama 24 jam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved