Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMITE Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengungkap ada kecurangan berupa pencurian suara yang dilakukan sesama kader calon anggota legislatif (caleg). Hal ini terjadi sejak di tempat pemungutan suara (TPS) dan diduga melibatkan oknum penyelenggara Pemilu 2024.
"Ada indikasi beberapa dapil (daerah pemilihan) terjadi kecurangan, kecurangan itu pencurian suara itu sesama caleg partai. Terutama sekarang kita mendalami tempat-tempat pemungutan suara. Nanti kita akan membuat analisis atau laporan ke panwas," ujar Karyono, Majelis Daerah KIPP Karawang, Rabu (21/2).
Pria yang biasa disapa Beno ini menyebut kecurangan pencurian suara di daerah pemilihan di Karawang terjadi bukan lintas caleg partai politik. "Tidak, tidak mengambil suara dari partai lain, tapi kecurangan pencurian suara itu terjadi sesama kader partai. Dan kemungkinan juga terjadi di dapil-dapil lainnya," katanya.
Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Kaka Suminta mengatakan, secara teknis saat ini sedang dilakukan rekapitulasi manual berjenjang di tingkat panitia pemungutan kecamatan (PPK), atau jenjang kedua setelah jenjang awal pungut hitung suara di TPS.
Baca juga : Sirekap KPU Berpotensi Jadi Momen Saling Serobot di Penghitungan Suara Pileg
Kaka membeberkan hasil temuan berdasarkan pemantauan KIPP di berbagai daerah. Pertama, kerancuan terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi manual berjenjang di PPK, yakni ada dualisme pelaksanaan seperti yang terus melakukan rekapitulasi sejak Jumat (16/2), yang memulai pada Minggu (18/2), dan ada yang menunda sampai Selasa (20/2).
Berikutnya, terjadi kesimpangsiuran instruksi KPU RI terhadap jajarannya di semua daerah tentang apakah perlu menunda penghitungan suara di tingkat PPK atau dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU sendiri.
Alasan penundaan rekapitulasi di tingkat PPK adalah karena KPU sedang membereskan masalah Sirekap yang banyak anomali terkait dengan angka perolehan suara peserta pemilu, sehingga menghambat proses rekapitulasi manual sebagaimana diamanatkan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca juga : Kecurangan Sirekap KPU bukan cuma di Caleg, Tapi Juga DPD
Kemudian, terang dia. ada dualisme pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, yakni apakah harus disinkronkan dengan sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) sehingga jika Sirekap bermasalah harus dilakukan penundaan atau dilakukan rekapitulasi manual secara berjenjang tanpa sinkronisasi dengan Sirekap.
Ia menyebut cakupan unggahan C1 atau C hasil Pemilu oleh KPU yang masih sangat besar menimbulkan spekulasi dan potensial disalahgunakan oleh para pihak dalam rekaputilasi di PPK yang sedang berlangsung.
Dengan kondisi tersebut, Kaka menilai KPU gagal menjadikan dokumen C hasil sebagai dokumen publik yang bisa diakses oleh semua pihak, sehingga potensial digunakan untuk kecurangan oleh pihak-pihak tertentu termasuk penyelenggara pemilu.
Baca juga : Proses Real Count Pemilu 2024 di Kota Bogor Kena Skorsing
Dari pantauan di lapangan, imbuhnya, muncul isu yang pada intinya ada potensi kecurangan atau pelanggaran pemilu terkait dengan manipulasi perolehan suara peserta pemilu, khususnya dan tidak terbatas pada potensi perubahan suara antara caleg dalam satu partai dalam satu dapil, yang potensial melibatkan penyelenggara pemilu (pantauan di Kabupaten Subang, Karawang, Purwakarta, dan Bekasi)
Memperhatikan temuan tersebut, KIPP meminta KPU untuk segera menuntaskan unggahan C hasil pemilu 2024 di laman KPU. Tujuannya agar dokumen C hasil menjadi dokumen publik yang bisa diakses seluruh pemangku kepentingan.
KPU dan Bawaslu juga perlu memastikan bahwa seluruh dokumen C hasil pemilu 2024 sudah berada di KPU dan Bawaslu kabupaten/kota. Ini menjadi penting untuk memastikan keamanan dan mengurangi penyalahgunaan oleh pihak tertentu, termasuk penyelenggara pemilu.
Bawaslu perlu memastikan jajarannya di bawah tidak terlibat dalam tindak kecurangan pemilu terkait dengan perubahan suara, khususnya dan tidak terbatas pada manipulasi suara caleg satu partai dalam satu dapil. (RO/J-2)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
SEORANG fresh graduate jurusan infromatika dari Universitas Syah Kuala, Aceh, bernama Razan Fawwaz meluncurkan inisiatif untuk mengubah seluruh data hasil Pilkada 2024 resmi milik KPU
Sebanyak 8 TPS direkomendasikan Bawaslu melakukan pemugutan suara ulang setelah ditemukan ketidaksesuaian antara formulir C dan formulir C salinan saat rekapitulasi.
Data di ribuan formulir C-1 yang ditemukan itu berbeda dengan hasil perhitungan KPU.
Peneliti Kahfi Adlan Hafiz mempertanyakan mengapa ada banyak temuan angka sirekap yang tidak sinkron dengan form C1.
Metode yang digunakan dalam exit poll biasanya dengan mewawancarai responden setelah keluar dari TPS.
KOMISIONER KPU RI Idham Holik membeberkan alasan pihaknya sempat menghentikan proses rekapitulasi suara manual dan aplikasi Sirekap yang sempat tak update selama 24 jam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved