Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PULUHAN aktivis hak asasi manusia (HAM) kembali menggelar aksi di depan Istana Presiden pada Kamis (15/2) sore. Aksi rutin yang disebut Aksi Kamisan itu menuntut keadilan penegakkan HAM terhadap korban penculikan pada tahun 1998.
Romo Setyo Wibowo dari STF Driyarkara mengatakan bahwa kemenangan paslon 02 dalam Pilpres 2024 merupakan kekalahan pejuang demokrasi dan HAM. Namun, hal itu bukan berarti perjuangan mereka berakhir.
"Perjuangan nilai, etika, perjuangan HAM adalah perjuangan yang panjang. Perjuangan reformasi demokrasi adalah perjuangan melawan ketamakan kekuasaan Orde Baru yang sangat mungkin dengan terpilihnya capres kemarin akan kembali lagi," ujarnya dalam orasi di depan Istana Presiden, Kamis (15/2).
Baca juga : Guru Besar Unair Kutuk Pelemahan Demokrasi di Pilpres 2024
Menurutnya, meski kalah para aktivis tidak akan berhenti untuk terus menyuarakan keadilan terhadap para korban penculikan. Justru kekalahan tersebut menambah semangat para pejuang dan hanya menjadi tanda untuk kembali memulai lagi perjuangan.
"Kalau kekuasaan hasil pemilu dijalankan dengan melanggar konstitusi dan abai terhadap perjuangan HAM artinya perlawanan kita hanya sedang dimulai lagi dan lagi. Kita akan terus melawan sebaik-baiknya demi tegaknya konstitusi dan keadilan HAM bagi ibu Sumarsi, bagi kawan-kawan yang masih hilang dan bagi masa depan kita bersama," imbuhnya.
Romo Setyo menegaskan bahwa sudah 25 reformasi tapi keadilan HAM bagi para korban dan keluarga korban belum dituntaskan. Para pemimpin bangsa dari rezim ke rezim hanya bisa menjanjikan tanpa ada pelaksanaannya.
Baca juga : Singgung Persoalan HAM, Benny Rhamdani Berharap Generasi Muda tidak Melupakan Sejarah
Apalagi, kata dia, saat ini para pejuang HAM merasa kalah pasca hasil quick count Pilpres 2024 yang mengunggulkan paslon 02. Sebab, paslon 02, yakni Prabowo dinilai bertanggung jawab terhadap peristiwa 1998 dan Gibran selaku cawapres justru dalam proses pencalonannya melanggar konstitusi.
Romo Setyo mengajak para aktivis untuk tidak berhenti memperjuangkan keadilan HAM. Baginya negara demokrasi harus menegakkan konstitusi dan menjamin keadilan HAM setiap warga negaranya.
Adapun, Aksi Kamisan dilaksanakan setiap hari Kamis. Aksi tersebut sudah dimulai sejak era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Hari ini Aksi Kamisan memasuki episode ke-805. (Van/Z-7)
PROGRAM mainstreaming hak asasi manusia (HAM) atau pengarusutamaan HAM disebut krusial untuk diimplementasikan di semua kalangan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
"Sebagai salah satu negara pendiri Dewan HAM, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mempromosikan dan memajukan HAM melalui dialog dan kerja sama internasional," kata Wapres JK
Guterres memperingatkan bahwa wabah itu berisiko menjadi krisis hak asai manusia.
Dalam sebuah rilis PTRI, Senin (11/5), delegasi RI mengingatkan situasi hak asasi manusia cenderung terabaikan selama masa pandemi covid-19.
Wilayah dengan jumlah pembunuhan tertinggi tahun lalu sama di mana pertempuran sengit memperebutkan ribuan hektare tanaman kokain atau tambang ilegal.
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Tri Rismaharini belum menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial.
Bacawagub Jakarta Rano Karno menepis tudingan bahwa Pramono Anung merupakan orang titipan Istana.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar jangan sampai ada politik identitas di gelaran Pilkada 2024.
"Pemberitahuan sudah kami terima. Massanya seribu orang. Kita tunjukkan apa mereka seribu atau bukan. Polri dan TNI akan mengawal dan amankan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana
Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengalihan arus lalu lintas secara situasional di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat saat massa pengunjuk rasa memadati kawasan tersebut.
Sejumlah serikat pekerja akan menyampaikan pendapat di muka umum di sekitar kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved