Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Barikade 98, Benny Rhamdani mengimbau publik untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki rekam jejak terkait dugaan pelanggaran HAM. Sebab, terang dia, bukan tidak mungkin hal tersebut akan terulang jika kembali berkuasa
Dia juga menyarankan publik agar tidak terjebak dengan framing kebijakan demokrasi untuk memilih calon yang memiliki catatan dugaan pembunuhan.
Politikus Partai Hanura ini berharap generasi muda tidak melupakan sejarah bahwa saat ini sedang berhadapan dengan situasi yang menentukan arah bangsa Indonesia untuk memiliki tanggung jawab moral dalam memilih pemimpin.
"Penghilangan kemerdekaan termasuk perampasan adalah kejahatan. Maka pelakunya adalah kejahatan, mungkin pilpres yang seharusnya memilih pemimpin yang baik justru rakyat dijebak dalam kebijakan demokrasi untuk memilih penjahat," kata Benny seusai menghadiri diskusi bertajuk Seret Penculik ke Penjara, Bukan ke Istana, di Jakarta, Rabu (24/1).
Baca juga: KPU Jelaskan Batasan Presiden Boleh Ikut Kampanye
Pada kesempatan itu Benny juga menyoroti majunya Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Menurutnya, Prabowo diduga masih terkait dengan stigma dari tindakan terhadap aktivis pada masa reformasi.
Terkait masalah pelanggaran HAM, imbuhnya, pada 2009 DPR RI telah mengeluarkan surat rekomendasi agar pemerintah membentuk pengadilan HAM Ad Hoc dan mengusut kasus dugaan penculikan 13 aktivis yang masih hilang hingga saat ini.
"Rekomendasi DPR sudah keluar, Komnas HAM juga sudah selesai. Kesalahan kita tidak menindaklanjuti keputusan-keputusan itu. Tahun lalu negara juga sudah mengeklaim tentang 12 kejahatan HAM masa lalu," tandasnya. (J-2)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved