Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Umum Barikade 98, Benny Rhamdani mengimbau publik untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki rekam jejak terkait dugaan pelanggaran HAM. Sebab, terang dia, bukan tidak mungkin hal tersebut akan terulang jika kembali berkuasa
Dia juga menyarankan publik agar tidak terjebak dengan framing kebijakan demokrasi untuk memilih calon yang memiliki catatan dugaan pembunuhan.
Politikus Partai Hanura ini berharap generasi muda tidak melupakan sejarah bahwa saat ini sedang berhadapan dengan situasi yang menentukan arah bangsa Indonesia untuk memiliki tanggung jawab moral dalam memilih pemimpin.
"Penghilangan kemerdekaan termasuk perampasan adalah kejahatan. Maka pelakunya adalah kejahatan, mungkin pilpres yang seharusnya memilih pemimpin yang baik justru rakyat dijebak dalam kebijakan demokrasi untuk memilih penjahat," kata Benny seusai menghadiri diskusi bertajuk Seret Penculik ke Penjara, Bukan ke Istana, di Jakarta, Rabu (24/1).
Baca juga: KPU Jelaskan Batasan Presiden Boleh Ikut Kampanye
Pada kesempatan itu Benny juga menyoroti majunya Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Menurutnya, Prabowo diduga masih terkait dengan stigma dari tindakan terhadap aktivis pada masa reformasi.
Terkait masalah pelanggaran HAM, imbuhnya, pada 2009 DPR RI telah mengeluarkan surat rekomendasi agar pemerintah membentuk pengadilan HAM Ad Hoc dan mengusut kasus dugaan penculikan 13 aktivis yang masih hilang hingga saat ini.
"Rekomendasi DPR sudah keluar, Komnas HAM juga sudah selesai. Kesalahan kita tidak menindaklanjuti keputusan-keputusan itu. Tahun lalu negara juga sudah mengeklaim tentang 12 kejahatan HAM masa lalu," tandasnya. (J-2)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Seruan ini adalah bentuk keprihatinan sivitas akademika dan alumni Unpad atas kondisi bangsa dan kondisi demokrasi yang merugikan rakyat.
Tindakan cawe-cawe serta penyalahgunaan kekuasan dalam Pemilu 2024 merupakan tindakan tidak terhormat
pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin
PUASA Ramadan identik dengan wadah pembentukan kepribadian. Ia tidak sebatas ritual tahunan yang tata pelaksanaannya sudah jelas dan selalu diulang setiap tahunnya.
TURUNNYA kualitas demokrasi Indonesia tidak lepas dari rendahnya sikap saling percaya (trust) di kalangan komponen bangsa.
WAKTU pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota legislatif tinggal tiga minggu lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved