Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Survei Indonesia Political Expert (IPE) mencatat 70,9% publik menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak netral di Pemilu 2024. Hanya 19,5% responden yang menganggapnya netral.
Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan IPE dengan melibatkan 2.400 responden selama Agustus 2023 hingga Februari 2024. Angka margin of error dua persen dengan pendekatan random purposive.
Direktur Eksekutif IPE, Agustanto Imam Suprayogo, mengatakan sebanyak 45,1% responden menilai Jokowi tidak netral karena membela cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga : Waketum Garuda Tantang PDI Perjuangan Pecat Jokowi dan Gibran
Lalu, 23,2% karena berseberangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri; dan dekat dengan Prabowo Subianto 21,1%.
Sementara itu, survei IPE tercatat Elektabilitas Ganjar-Mahfud 35,4%, Prabowo-Gibran 32,4%, Anies-Muhaimin 27,7%.
"Hampir 70,9% masyarakat tidak yakin Presiden netral dalam pemilu. Masyarakat sudah paham pemerintah ini lagi tidak baik-baik saja. Salah satu aktor yang disalahkan adalah presiden," kata Agustanto saat memaparkan hasil survei IPE, di Hotel Tamarin, Jakarta, Sabtu (10/2).
Baca juga : Adian Napitupulu Soal Sikap Jokowi: Perbuatan Baik akan Dibalas Perbuatan Baik, Jika tidak...
Pada kesempatan itu, pihaknya turut mencatat adanya kenaikan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD paling tinggi dengan angka 4,95% dengan total elektabilitas 35,4%.
"Elektabilitas kandidat capres dan cawapres naik, namun kenaikan paling tinggi didapatkan pasangan Ganjar-Mahfud dari 33,57% pada Desember 2023, menjadi 35,4% pada Februari 2024," ujar Agustanto.
Secara elektabilitas, peringkat dua diikuti pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan angka terakhir 32,4% atau mengalami kenaikan elektabilitas paling rendah pada angka 2,51%.
Baca juga : Dukungan Gibran untuk Yenny Wahid Sinyal Restu Jokowi
Ketiga adalah pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di angka elektabilitas 27,7% dengan angka laju elektabilitas 3,91%.
Sementara itu, angka yang tidak tahu dan tidak menjawab saat ini turun pada angka 4,5%.
Jika ditilik basis strong voter, basis Ganjar-Mahfud terkuat di angka 87,9%. Peringkat kedua adalah Anies-Muhaimin 86,7% dan Prabowo-Gibran pada angka 76,2%.
Baca juga : Gusdurian Sebut Pencalonan Gibran Telah Cederai Integritas Pemilu
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai penyebab angka Prabowo-Gibran rendah karena sejumlah faktor. Salah satu pemicu adalah kedekatan dengan masyarakat. Dia menilai kedekatan publik penting untuk membangun elektabilitas
"Kalau kita lihat di banyak survei apa alasan utama mereka orang memilih orang atau orang memilih partai karena dia merasa dekat," kata Ray, Sabtu (10/2).
Ray menilai wajar jika 02 angkanya tidak tinggi. Alasannya, pasangan 02 jarang berinteraksi dan kampanye sehingga pertumbuhan suara rendah.
Baca juga : Mahasiswa Se-Solo Raya Tuntut Jokowi Bertanggung Jawab atas Rusaknya Demokrasi
"02 adalah Paslon, yang menurut saya, paling jarang berinteraksi dengan warga karena mereka paling jarang kampanye," kritik Ray. (Z-1)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved