Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
LEMBAGA Survei Indonesia Political Expert (IPE) mencatat 70,9% publik menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak netral di Pemilu 2024. Hanya 19,5% responden yang menganggapnya netral.
Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan IPE dengan melibatkan 2.400 responden selama Agustus 2023 hingga Februari 2024. Angka margin of error dua persen dengan pendekatan random purposive.
Direktur Eksekutif IPE, Agustanto Imam Suprayogo, mengatakan sebanyak 45,1% responden menilai Jokowi tidak netral karena membela cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga : Waketum Garuda Tantang PDI Perjuangan Pecat Jokowi dan Gibran
Lalu, 23,2% karena berseberangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri; dan dekat dengan Prabowo Subianto 21,1%.
Sementara itu, survei IPE tercatat Elektabilitas Ganjar-Mahfud 35,4%, Prabowo-Gibran 32,4%, Anies-Muhaimin 27,7%.
"Hampir 70,9% masyarakat tidak yakin Presiden netral dalam pemilu. Masyarakat sudah paham pemerintah ini lagi tidak baik-baik saja. Salah satu aktor yang disalahkan adalah presiden," kata Agustanto saat memaparkan hasil survei IPE, di Hotel Tamarin, Jakarta, Sabtu (10/2).
Baca juga : Adian Napitupulu Soal Sikap Jokowi: Perbuatan Baik akan Dibalas Perbuatan Baik, Jika tidak...
Pada kesempatan itu, pihaknya turut mencatat adanya kenaikan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD paling tinggi dengan angka 4,95% dengan total elektabilitas 35,4%.
"Elektabilitas kandidat capres dan cawapres naik, namun kenaikan paling tinggi didapatkan pasangan Ganjar-Mahfud dari 33,57% pada Desember 2023, menjadi 35,4% pada Februari 2024," ujar Agustanto.
Secara elektabilitas, peringkat dua diikuti pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan angka terakhir 32,4% atau mengalami kenaikan elektabilitas paling rendah pada angka 2,51%.
Baca juga : Dukungan Gibran untuk Yenny Wahid Sinyal Restu Jokowi
Ketiga adalah pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di angka elektabilitas 27,7% dengan angka laju elektabilitas 3,91%.
Sementara itu, angka yang tidak tahu dan tidak menjawab saat ini turun pada angka 4,5%.
Jika ditilik basis strong voter, basis Ganjar-Mahfud terkuat di angka 87,9%. Peringkat kedua adalah Anies-Muhaimin 86,7% dan Prabowo-Gibran pada angka 76,2%.
Baca juga : Gusdurian Sebut Pencalonan Gibran Telah Cederai Integritas Pemilu
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai penyebab angka Prabowo-Gibran rendah karena sejumlah faktor. Salah satu pemicu adalah kedekatan dengan masyarakat. Dia menilai kedekatan publik penting untuk membangun elektabilitas
"Kalau kita lihat di banyak survei apa alasan utama mereka orang memilih orang atau orang memilih partai karena dia merasa dekat," kata Ray, Sabtu (10/2).
Ray menilai wajar jika 02 angkanya tidak tinggi. Alasannya, pasangan 02 jarang berinteraksi dan kampanye sehingga pertumbuhan suara rendah.
Baca juga : Mahasiswa Se-Solo Raya Tuntut Jokowi Bertanggung Jawab atas Rusaknya Demokrasi
"02 adalah Paslon, yang menurut saya, paling jarang berinteraksi dengan warga karena mereka paling jarang kampanye," kritik Ray. (Z-1)
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved