Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOORDINATOR Gusdurian Indonesia Alissa Wahid mengatakan, proses penetapan calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka telah mencederai integritas pemilu. Dia menyebut Gibran jelas telah merusak etika dan moral bernegara.
“Ini perlu dicatat sebagai sesuatu yang telah mencederai integritas pemilu itu sendiri,” kata Alissa dalam konferensi pers terkait situasi politik Pemilu 2024, Jumat (9/2).
Keputusan DKPP tentang pelanggaran etika KPU dan sebelumnya hasil sidang Majelis Kehormatan MK, kata Alissa, sudah cukup menjadi bukti kuat bahwa pencalonan cawapres nomor urut dua itu bermasalah.
Baca juga : Mahasiswa Se-Solo Raya Tuntut Jokowi Bertanggung Jawab atas Rusaknya Demokrasi
Meski demikian, Alissa berharap proses penyelenggaraan pemilu tidak lagi cacat etik, hukum, dan moral.
“Kalau ini terjadi terus, maka legitimasi pemilu akan dipertanyakan dan itu akan menciptakan ketidakstabilan,” kata Alissa.
Koordintor Sekretariat Jaringan Nasional Gusdurian Jay Akhmad mengungkapkan sepanjang proses pemilu 2024, setidaknya ada ratusan dugaan pelanggaran pemilu. Hal itu juga menjadi bentuk keprihatinan dari Gusdurian.
Baca juga : Mengukur Dampak Keterlibatan Erick Thohir
“Dari 105 dugaan pelanggaran pemilu, ada empat hal yang menjadi alat ukur kami, pertama terkait integritas penyelenggara pemilu. Kedua, terkait hoaks dan disinfomrasi pemilu. Ketiga berkaitan dengan kekerasan berbasis identitas. Keempat berkaitan dengan martabat kemanusiaan,” ujarnya. (Z-5)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
Sistem organisasi advokat di Indonesia sudah multibar sehingga perlu mekanisme etik dan sanksi yang terkoordinasi.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah mengaku prihatin atas insiden hilangnya ponsel Iphone milik salah satu penumpang dalam penerbangan Garuda Indonesia.
Ada tantangan dalam membangun komunikasi korporat yang beretika di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved