Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Gusdurian Indonesia Alissa Wahid mengatakan, proses penetapan calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka telah mencederai integritas pemilu. Dia menyebut Gibran jelas telah merusak etika dan moral bernegara.
“Ini perlu dicatat sebagai sesuatu yang telah mencederai integritas pemilu itu sendiri,” kata Alissa dalam konferensi pers terkait situasi politik Pemilu 2024, Jumat (9/2).
Keputusan DKPP tentang pelanggaran etika KPU dan sebelumnya hasil sidang Majelis Kehormatan MK, kata Alissa, sudah cukup menjadi bukti kuat bahwa pencalonan cawapres nomor urut dua itu bermasalah.
Baca juga : Mahasiswa Se-Solo Raya Tuntut Jokowi Bertanggung Jawab atas Rusaknya Demokrasi
Meski demikian, Alissa berharap proses penyelenggaraan pemilu tidak lagi cacat etik, hukum, dan moral.
“Kalau ini terjadi terus, maka legitimasi pemilu akan dipertanyakan dan itu akan menciptakan ketidakstabilan,” kata Alissa.
Koordintor Sekretariat Jaringan Nasional Gusdurian Jay Akhmad mengungkapkan sepanjang proses pemilu 2024, setidaknya ada ratusan dugaan pelanggaran pemilu. Hal itu juga menjadi bentuk keprihatinan dari Gusdurian.
Baca juga : Mengukur Dampak Keterlibatan Erick Thohir
“Dari 105 dugaan pelanggaran pemilu, ada empat hal yang menjadi alat ukur kami, pertama terkait integritas penyelenggara pemilu. Kedua, terkait hoaks dan disinfomrasi pemilu. Ketiga berkaitan dengan kekerasan berbasis identitas. Keempat berkaitan dengan martabat kemanusiaan,” ujarnya. (Z-5)
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
BISNIS dan sufisme sebenarnya dua wilayah yang berbeda. Ketika orang berbicara tentang bisnis, ia akan segera lari kepada keuntungan-keuntunngan ekonomis.
Di tengah ritme kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang merindukan ruang untuk berhenti sejenak, merefleksikan diri, dan bertumbuh secara pribadi.
Komisi VIII DPR RI mengingatkan pentingnya etika publik dan perlindungan anak menyoroti video viral yang memperlihatkan penceramah Elham Yahya atau Gus Elham yang mencium anak kecil
Filsafat Kemiliteran dan Keselamatan Negara. Buku ini memberikan insight penting kepada berbagai pihak untuk mendeteksi anasir-anasir buruk yang melemahkan keluhuran militer
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
Jika kurang terkontrol, gaya komunikasi yang kurang hati-hati bisa menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi mempengaruhi citra pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved