Mengembalikan Keluhuran Militer dalam Negara Demokrasi

BUKU berjudul Filsafat Kemiliteran dan Keselamatan Negara ini memberikan insight penting kepada berbagai pihak untuk mendeteksi anasir-anasir buruk yang melemahkan keluhuran militer dan berusaha mengembalikan keluhuran itu pada tubuh militer, agar militer berperan secara tepat dalam negara demokrasi modern.

Pemikiran mengenai hakekat, kedudukan, dan peran militer dalam negara telah lama berlangsung. Beberapa pemikirnya antara lain Sun Tzu (Tiongkok, ± 534- 453 SM) dalam The Art of War, Machiavelli (Firenze-Italia, 1469-1527) dalam Dell’Arte della Guerra, dan Carl von Clausewitz (Prussia-Jerman, 1780-1831) dalam On War. Ketiga pemikir klasik ini merefleksikan seni perang dan membahas nilai-nilai keprajuritan, keperwiraan, etika kepemimpinan dan kekuasaan. Mereka telah meletakkan filsafat kemiliteran sebagai basis untuk refleksi filosofis atas dunia militer.

Refleksi filosofis mengenai dunia militer memperoleh signifikansinya setelah negara modern terbentuk. Kedaulatan negara modern berada pada rakyat atau masyarakat sipil. Praktik kekuasaan dalam negara modern bertumpu pada rasionalitas masyarakat sipil. Di hadapan hakikat negara modern ini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pada posisi mana institusi dan aparatus militer berperan? Atas dasar apa institusi dan aparatus militer berperan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menuntun berbagai pihak untuk masuk ke kedalaman isi buku ini. Menggunakan pisau bedah etika (filsafat moral), penulis mendeteksi dan membedah dunia militer. Tujuan pembedahan adalah mengupayakan etika kemiliteran untuk dunia militer.

Seperti lazimnya cara kerja filsafat moral adalah membedah imperatif etis, dalam buku ini pun penulis membedah imperatis etis dunia milter dalam konteks negara modern. Modus pembedahan terbaca pada skema berpikir yang dibangun penulis dalam buku ini.

Pertama, filsafat kemiliteran mengawali skema berpikir penulis. Menggunakan analogi teleskop etika militer, penulis menerangkan kedudukan militer sebagai pengurai objek-objek masalah negara (hal. 24-49). Pokok persoalan yang dikedapankan pada bagian ini adalah hakikat, etika, nilai dan kebajikan-kebajikan militer sehingga ia bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mengurai masalah-masalah besar kebangsaan dan kenegaraan. Jadi, etika militer adalah sebuah filsafat moral perihal kemiliteran, yang bertujuan memastikan kebajikan-kebajikan militer sebagai cara berada institusi dan aparatus militer. Konsekuensi dari filsafat kemiliteran ini adalah militer harus mampu memegang teguh asas-asas profesionalisme di hadapan godaan-godaan ekonomi-politik praktis.

Kedua, di bawah judul “Militer Dalam Kertas” penulis mempertajam filsafat kemiliteran. Militer dalam gambaran ideal dipampangkan secara jelas dan jernih di sini. Dengan metafora tersebut, penulis menonjolkan keluhuran militer, yakni nilai-nilai dan prinsip-prinsip ideal kemiliteran, serta etika hidup keprajuritan (hal. 51-136). Tiga pemikir militer utama yakni Sun Tzu, Niccolo Machiavelli, dan Carl von Clausewitz menjadi tumpuan refleksi mengenai keluhuran militer.

Keluhuran militer adalah perpaduan dari berbagai unsur intrinsik tubuh militer. Strategi bertempur, prinsip-prinsip dasar panglima perang, seni perang, etika keprajuritan adalah unsur-unsur instrinsiknya. Unsur-unsur ini mengonstitusi dunia militer. Dengan demikian, militer mampu menampakkan diri sebagai sebuah entitias penting dalam politik negara demokrasi modern, yakni sebagai atap negara republik modern. Ini berarti keradaan militer adalah pelindung republik. Tugasnya adalah melindungi negara dan rakyat.

Ketiga, fakta anasir-anasir penghancur republik ditampilkan penulis. Oleh karena militer adalah atap republik, maka militer berpotensi terpapar anasir-anasir yang menghancurkan republik. Anasir-anasir yang dimaksud adalah korupsi, oligarkhi, dan primordialisme (hal. 137-250).

Tujuan utama negara republik adalah mengurus rakyat. Acuan negara mengurus rakyat adalah prinsip dan praktik tata kelola negara modern, yakni transparansi dan akuntabel. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial. Namun dewasa ini, negara republik modern dan tata kelolanya berhadap-hadapan dengan fenomena-fenomena yang menghancurkan republik, yakni: praktik korupsi, pergerakan oligarkhi, dan sikap primordial. Militer sebagai atap republik pun berhadapan dengan fenomena ini. Apakah tubuh (institusi dan aparatus) militer terpapar fenomena-fenomena tersebut?

Pertanyaan ini dijawab oleh penulis pada bagian keempat dari skema berpikirnya. Di bawah judul metaforis “Militer di Luar Kertas” (hal. 251-348), penulis menampangkan dwisula penghancur institusi pelindung republik ini, yaitu korporatisasi dan partirisasi militer. Kedua penghacur ini merupakan wujud konkret dari retrogasi militer, yakni praktik gerak mundur pada tubuh militer, dari pelindung republik menjadi pemburu rente dan penjaga kepentingan politik partisan.

Retrogasi militer terungkap secara konkret dalam pemanfaatan militer untuk kepentingan ekonomi-politik. Dengan pola deteksi detil terhadap berbagai peristiwa ekonomi-politik di republik ini, penulis menunjukkan betapa tubuh militer terpecah-pecah oleh paparan korporatisasi dan partirisasi. Dalam kondisi inilah, seruan etika militer dari buku ini terdengar kencang. Seruan itu membangunkan berbagai pihak untuk mengembalikan keluhuran militer sebagai pelindung republik.

Urgensi mengembalikan keluhuran militer sebagai pelindung negara demokrasi, dikokohkan lagi dengan argumen dua guru besar bidang filsafat, yakni Robertus Robet dan F. Budi Hardiman. Melalui tulisan pada bagian prolog, Robertus Robet mengatakan bahwa filsafat militer memungkinkan militer memandang demokrasi sebagai medan aktualisasi keberadaanya.

Sedangkan F. Budi Hardiman mengatakan bahwa militer tidak semata-mata sebagai pelindung batas teritori atau alat tempur, melainkan lebih dari itu menjadi cermin watak bangsa: dalam keberaniannya kita membaca harapan, dalam kedisiplinannya kita temukan arah moral republik.