Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), meminta pemerintah untuk serius menanggapi kritikan masyarakat. Sebab bila diabaikan akan muncul aksi-aksi seperti demonstrasi mahasiswa di Istana yang terjadi kemarin, Rabu (7/2).
Cak Imin bahkan mengatakan pemerintah jangan bebal menanggapi gejolak di masyarakat. Apalagi menjelang hari pemungutan suara, perlu dijaga agar situasi tetap kondusif.
“Tentu saja saya berharap semua tetap aman, lancar dan pemerintah tidak bebal mendengarkan kritikan itu,” ujarnya, Kamis (8/2).
Baca juga : Anies Diprediksi Menang di Sumut
Menurutnya, kritikan yang disampaikan terhadap pemerintah adalah hal yang lumrah di negara demokrasi. Lantas, pemerintah harus menjawab dengan tindakan perbaikan.
“Demokrasi tetap harus mengedepankan kritisisme dan harus dijawab dengan semangat perbaikan dan perubahan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Cak Imin meminta pemerintah untuk tidak berlebihan menyikapi kritikan dari masyarakat. Mengingat ada menteri yang justru menjadi tameng pemerintah untuk menanggapi setiap kritikan, bahkan dengan cara-cara yang kurang elok seperti ledekan.
Baca juga : Cak Imin: Negara tidak Boleh Melakukan Abuse of Power
“Jangan overacting-lah karena ada menteri yang overacting yang membuat semakin marahnya masyarakat. Hendaknya kritik dan saran itu direspons dengan baik. Ada menteri yang sok-sokan meledek, itu membuat semakin bahaya dan membuat kemarahan banyak pihak,” kata dia.
Cak Imin berharap agar situasi kondusif bisa terus terjaga hingga hari pemungutan suara. Untuk itu tidak perlua ada tindakan represif yang berlebih. Semua kritikan harus direspons dengan serius melalui tindakan dan perubahan.
Adaoun, para mahasiswa dari sejumlah universitas di Jakarta melakukan long march atau berjalan dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti hingga wilayah Harmoni, pada Rabu (7/2) sore. Mereka kemudian melakukan aksi demonstrasi di depan Istana dengan membawa spanduk bertuliskan pemakzulan Jokowi. (Z-1)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved