Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan negara tidak boleh melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan semua perangkat negara diharuskan netral.
"Menjelang pencoblosan, tidak ada boleh yang mengancam dan kepala desa tidak boleh dikriminalisasi," kata Cawapres Muhaimin Iskandar saat berorasi di acara Konsolidasi jaringan dan Sumber Daya TPES -50 Kuning Ijo Biru (KIB) se-eks Karesidenan Pekalongan Raya di Gedung Amanjiba, Kota Pekalongan, Jawa Tengah Selasa (30/1).
Semua proses hukum kepala desa, demikian Cak Imin, dihentikan menjelang pemilu sehingga tidak ada yang namanya abuse of power, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
Baca juga: Tanggapan Cak Imin tentang Masuk Penjara jika Kalah Pilpres
"Insyaallah kalau perubahan itu dari rakyat, insyaallah kemenangan nomor satu akan hadir didepan kita semua," tambahnya.
Di hadapan 1.200 relawan KIB se-eks Karesidenan Pekalongan, Muhaimin Iskandar meminta kepada relawan pada 14 Februari dapat menunjukkan kepada rakyat bahwa masyarakat tidak bisa dibendung oleh apa pun karena menginginkan perubahan.
Baca juga: Salam 4 Jari, Timnas AMIN: Dampak Kebijakan Berpihak Pemerintah
Seluruh relawan dan aktivis, lanjut Muhaimin Iskandar, diminta untuk merapatkan barisan dan sampaikan kepada warga untuk datang dua kali ke TPS, yang pertama adalah untuk mencoblos nomor satu dan yang kedua mengamankan perhitungan suara.
Pada pukul 13.00 WIB, bersama kita pelototi perhitungan suara, kita rekam dan jika ada manipulasi kirim ke saya serta upload dan tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa ini ada kecurangan dan harus dilawan," " ujar cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar. (AS/Z-7)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved