Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
ANGGOTA Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Supomo merespon gerakan salam empat jari. Gerakan ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.
"Gerakan-gerakan Otomatis, kontenitas dari masyarakat akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mulai berpihak," ujar Supomo di Markas Pemenangan Timnas AMIN, di Jalan Diponegoro X, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2024.
Supomo menyebut Timnas AMIN tak bisa mencegah munculnya gerakan tersebut. Sebab, fenomena ini merupakan kekuatan masyarakat yang menginginkan perubahan.
Baca juga: Komunitas Warteg Nusantara Dukung AMIN, Muhaimin: Ini Menambah Kekuatan
"Kekuatan perubahan adalah kekuatan rakyat dan tidak bisa kita cegah," bebernya.
Salam 4 jari viral di media sosial X. Munculnya gerakan ini sebagai upaya mengalahkan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, ada pula yang mengartikan salam 4 jari sebagai bersatunya pendukung capres dan cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Medcom/Z-7)
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Insentif tersebut bisa menjadi katalis transformasi sistemik, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan industri hijau, hingga fondasi ekonomi rendah karbon di masa depan.
Program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga bertujuan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
DIM RUU KUHAP tersebut sehingga hanya tinggal menunggu pembahasan selanjutnya bergulir di parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved