Salam 4 Jari, Timnas AMIN: Dampak Kebijakan Berpihak Pemerintah

Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis Dinilai Perlu Diikuti Keterbukaan Publik

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.

Menjaga Wajah Manusia di Era Algoritma

PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.

Analis Sebut Danantara Perlu Atasi Masalah Kebijakan dan Komunikasi Publik

ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.

Ekonom Tepis Isu Harga Pangan Naik karena MBG

Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Pembangunan Tanpa Eko-logis, Kebijakan Dinilai kian Ego-logis

PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan. 

BSKDN Soroti Pentingnya Integrasi Data dan Evaluasi dalam Policy Hub

BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Pemerintah Diminta Menjaga Kepuasan Publik

Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.

DPR Pastikan Layanan Kesehatan PBI BPJS Tetap Aktif, Pemerintah Tanggung Iuran 3 Bulan

DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.

Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis Dinilai Perlu Diikuti Keterbukaan Publik

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.

Pemerintah Matangkan Perpres Bisnis dan HAM, Indonesia Berpeluang Jadi Pelopor di ASEAN

Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Atasi Propaganda Asing, Pemerintah Wacanakan RUU Penanggulangan Disinformasi

Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.

Pemerintah dan DPR Sinkronisasi Agenda Revisi UU Pemilu di Prolegnas

Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.

Mutu dan Inklusivitas Pendidikan

Deklarasi Kuala Lumpur 2025 dan Masa Depan KHGT

Pencabutan Subsidi Layanan Kesehatan Warga Miskin

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia