Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Dewan Pakar Timnas Amin Wijayanto Samirin mengatakan apabila Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) terpilih untuk memimpin negara Indonesia, keterbukaan informasi akan lebih transparan. Dia menyebut masyarakat dipastikan bisa mengakses informasi berkaitan program dan kerja pemerintah secara berkala.
Keterbukaan informasi, kata Wijayanto amat penting karena melalui keterbukaan informasi itulah masyarakat sipil bisa mengontrol secara langsung kerja-kerja pemerintah yang mereka pilih agar tidak keluar dari visi-misi yang diucapkan semasa kampanye.
“Data ini kan data yang dikuasai pemerintah. Data ini merupakan data yang terkait dengan program pemerintah. Ini merupakan amanat dari rakyat. Apakah akan disembunyikan? Dimanipulasi? Apakah akan dibuka tetapi formalitas saja, yang penting ada di website? Apakah nanti tidak detail, sulit diakses? Itu ada di tangan pemerintahnya,” kata Wijayanto dalam ‘Diskusi Publik Pemilu 2024: Arah Kebijakan Keterbukaan Pemerintah Indonesia’, Rabu (7/2).
Baca juga : Anies-Muhaimin Komitmen Transparan dalam Menyusun Kebijakan
“AMIN memastikan data itu akan lengkap, detail, bisa diakses di mana pun dan selalu update. Seringkali data pemerintah itu terlambat dua sampai tiga tahun. Itu semua akan ditangani akan selalu update. Ini terefleksi dalam visi dan misi kami,” tambahnya.
Wijayanto juga menyampaikan komitmen terkait keterbukaan informasi itu telah tercantum dalam 32 target di dalam visi-misi AMIN. Angka terkait target pertumbuhan ekonomi, inflasi, penurunan tingkat kemiskinan, indeks demokrasi dan sebagainya dapat diakses oleh masyarakat untuk memantau secara langsung.
“Kontrol dari rakyat itu penting. Karena kontrol dari rakyat itu yang menghindarkan perubahan motivasi mereka yang berkuasa. Hal-hal besar yang rumit saja dicantumkan, apalagi data yang sifatnya lebih operasional. AMIN sangat berkomitmen untuk membuat ini lebih transparan. Bahkan, dukungan dari masyarakat dan civil society itu kita anggap penting untuk membuat pemerintah yang berkuasa, memiliki otoritas betul-betul konsisten dari awal hingga akhir memperjuangkan apa yang sudah dijanjikan,” kata dia.
Baca juga : Tren Elektabilitas Anies-Muhaimin Meningkat, Survei Punya Peran Penting
Dia turut mengeluhkan akhir-akhir ini, pemerintah di Indonesia semakin menutup telinga dan mata ketika membuat kebijakan. Sehingga banyak kebijakan dan program yang dihasilkan tidak mengedepankan keadilan dan kesetaraan.
“Seharusnya kalau bicara kebijakan, dengarkan orang-orang ahli, civil society yang bergerak di bidang tertentu, industri yang bergerak di bidang tertentu. Karena mereka tidak hanya tahu, tetapi juga mengalami. Jadi prinsip ini yang akan kami terapkan,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Baca juga : Pemesan Tiket Kumpul Akbar Anies-Muhaimin Antre hingga Empat Jam
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Aksi itu terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran izin tinggal dan izin kerja seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
PROSES hukum terhadap tersangka Suhari alias Aoh kini memasuki babak baru.
Status tidak informatif yang disematkan KI Pusat menunjukkan masih lemahnya komitmen transparansi di sejumlah lembaga negara.
Audiensi antara Komisi Informasi Publik dengan Polri adalah bentuk komitmen Kapolri dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Awards) tahun 2025 dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Presiden Donald Trump menyatakan siap menandatangani RUU yang mewajibkan Departemen Kehakiman membuka seluruh dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved