Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKRETARIS Dewan Pakar Timnas Amin Wijayanto Samirin mengatakan apabila Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) terpilih untuk memimpin negara Indonesia, keterbukaan informasi akan lebih transparan. Dia menyebut masyarakat dipastikan bisa mengakses informasi berkaitan program dan kerja pemerintah secara berkala.
Keterbukaan informasi, kata Wijayanto amat penting karena melalui keterbukaan informasi itulah masyarakat sipil bisa mengontrol secara langsung kerja-kerja pemerintah yang mereka pilih agar tidak keluar dari visi-misi yang diucapkan semasa kampanye.
“Data ini kan data yang dikuasai pemerintah. Data ini merupakan data yang terkait dengan program pemerintah. Ini merupakan amanat dari rakyat. Apakah akan disembunyikan? Dimanipulasi? Apakah akan dibuka tetapi formalitas saja, yang penting ada di website? Apakah nanti tidak detail, sulit diakses? Itu ada di tangan pemerintahnya,” kata Wijayanto dalam ‘Diskusi Publik Pemilu 2024: Arah Kebijakan Keterbukaan Pemerintah Indonesia’, Rabu (7/2).
Baca juga : Anies-Muhaimin Komitmen Transparan dalam Menyusun Kebijakan
“AMIN memastikan data itu akan lengkap, detail, bisa diakses di mana pun dan selalu update. Seringkali data pemerintah itu terlambat dua sampai tiga tahun. Itu semua akan ditangani akan selalu update. Ini terefleksi dalam visi dan misi kami,” tambahnya.
Wijayanto juga menyampaikan komitmen terkait keterbukaan informasi itu telah tercantum dalam 32 target di dalam visi-misi AMIN. Angka terkait target pertumbuhan ekonomi, inflasi, penurunan tingkat kemiskinan, indeks demokrasi dan sebagainya dapat diakses oleh masyarakat untuk memantau secara langsung.
“Kontrol dari rakyat itu penting. Karena kontrol dari rakyat itu yang menghindarkan perubahan motivasi mereka yang berkuasa. Hal-hal besar yang rumit saja dicantumkan, apalagi data yang sifatnya lebih operasional. AMIN sangat berkomitmen untuk membuat ini lebih transparan. Bahkan, dukungan dari masyarakat dan civil society itu kita anggap penting untuk membuat pemerintah yang berkuasa, memiliki otoritas betul-betul konsisten dari awal hingga akhir memperjuangkan apa yang sudah dijanjikan,” kata dia.
Baca juga : Tren Elektabilitas Anies-Muhaimin Meningkat, Survei Punya Peran Penting
Dia turut mengeluhkan akhir-akhir ini, pemerintah di Indonesia semakin menutup telinga dan mata ketika membuat kebijakan. Sehingga banyak kebijakan dan program yang dihasilkan tidak mengedepankan keadilan dan kesetaraan.
“Seharusnya kalau bicara kebijakan, dengarkan orang-orang ahli, civil society yang bergerak di bidang tertentu, industri yang bergerak di bidang tertentu. Karena mereka tidak hanya tahu, tetapi juga mengalami. Jadi prinsip ini yang akan kami terapkan,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Baca juga : Pemesan Tiket Kumpul Akbar Anies-Muhaimin Antre hingga Empat Jam
Mengenai usulan Pilkada tak langsung, Sekjen Partai Golkar menilai bahwa keterlibatan representasi masyarakat daerah harus tetap ada.
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
Cak Imin menyatakan 100 Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset bangunan milik negara telah siap beroperasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Pengadaan anggaran untuk menyewa private jet yang dilakukan KPU RI pada 2024 lalu patut dipertanyakan.
Komunikasi yang efisien dan transparansi sangat penting dalam layanan e-brokerage, dimana trader mencurahkan waktu dan upaya yang signifikan untuk mencapai hasil positif.
Namun demikian, menurutnya RUU TNI ini tetap perlu dikawal oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah bersama DPR RI secara terbuka dan transparan.
MBG terkesan dipaksakan berjalan dengan perencanaan dalam waktu singkat, minim transparansi informasi dan pelibatan stakeholders maupun publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved