Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Dewan Pakar Timnas Amin Wijayanto Samirin mengatakan apabila Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) terpilih untuk memimpin negara Indonesia, keterbukaan informasi akan lebih transparan. Dia menyebut masyarakat dipastikan bisa mengakses informasi berkaitan program dan kerja pemerintah secara berkala.
Keterbukaan informasi, kata Wijayanto amat penting karena melalui keterbukaan informasi itulah masyarakat sipil bisa mengontrol secara langsung kerja-kerja pemerintah yang mereka pilih agar tidak keluar dari visi-misi yang diucapkan semasa kampanye.
“Data ini kan data yang dikuasai pemerintah. Data ini merupakan data yang terkait dengan program pemerintah. Ini merupakan amanat dari rakyat. Apakah akan disembunyikan? Dimanipulasi? Apakah akan dibuka tetapi formalitas saja, yang penting ada di website? Apakah nanti tidak detail, sulit diakses? Itu ada di tangan pemerintahnya,” kata Wijayanto dalam ‘Diskusi Publik Pemilu 2024: Arah Kebijakan Keterbukaan Pemerintah Indonesia’, Rabu (7/2).
Baca juga : Anies-Muhaimin Komitmen Transparan dalam Menyusun Kebijakan
“AMIN memastikan data itu akan lengkap, detail, bisa diakses di mana pun dan selalu update. Seringkali data pemerintah itu terlambat dua sampai tiga tahun. Itu semua akan ditangani akan selalu update. Ini terefleksi dalam visi dan misi kami,” tambahnya.
Wijayanto juga menyampaikan komitmen terkait keterbukaan informasi itu telah tercantum dalam 32 target di dalam visi-misi AMIN. Angka terkait target pertumbuhan ekonomi, inflasi, penurunan tingkat kemiskinan, indeks demokrasi dan sebagainya dapat diakses oleh masyarakat untuk memantau secara langsung.
“Kontrol dari rakyat itu penting. Karena kontrol dari rakyat itu yang menghindarkan perubahan motivasi mereka yang berkuasa. Hal-hal besar yang rumit saja dicantumkan, apalagi data yang sifatnya lebih operasional. AMIN sangat berkomitmen untuk membuat ini lebih transparan. Bahkan, dukungan dari masyarakat dan civil society itu kita anggap penting untuk membuat pemerintah yang berkuasa, memiliki otoritas betul-betul konsisten dari awal hingga akhir memperjuangkan apa yang sudah dijanjikan,” kata dia.
Baca juga : Tren Elektabilitas Anies-Muhaimin Meningkat, Survei Punya Peran Penting
Dia turut mengeluhkan akhir-akhir ini, pemerintah di Indonesia semakin menutup telinga dan mata ketika membuat kebijakan. Sehingga banyak kebijakan dan program yang dihasilkan tidak mengedepankan keadilan dan kesetaraan.
“Seharusnya kalau bicara kebijakan, dengarkan orang-orang ahli, civil society yang bergerak di bidang tertentu, industri yang bergerak di bidang tertentu. Karena mereka tidak hanya tahu, tetapi juga mengalami. Jadi prinsip ini yang akan kami terapkan,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Baca juga : Pemesan Tiket Kumpul Akbar Anies-Muhaimin Antre hingga Empat Jam
Menko Muhaimin menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi nasional dalam penanggulangan kemiskinan.
Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa tradisi gotong royong dan solidaritas yang telah menjadi identitas bangsa.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meresmikan kantor baru DPW PKB DKI Jakarta. Simak apresiasi keberhasilan 10 kursi DPRD
Jejak Jajanan Nusantara tidak hanya menampilkan beragam kuliner tradisional, tetapi juga menghadirkan berbagai inisiatif penguatan kapasitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui Festival Jejak Jajanan Nusantara.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang meninggal dunia pada Senin.
TRANSPARANSI menjadi kunci penting agar pasar modal Indonesia dapat naik kelas dan bersaing di tingkat global.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Aksi itu terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran izin tinggal dan izin kerja seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
PROSES hukum terhadap tersangka Suhari alias Aoh kini memasuki babak baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved