Anies-Muhaimin Komitmen Transparan dalam Menyusun Kebijakan

KPK Buka Peluang Panggil Cak Imin sampai Ida Fauziyah Terkait Kasus Pemerasan TKA

KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA

Sejak Cak Imin Menaker, KPK Sudah Peringatkan Jangan Ada Pemerasan TKA

Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.

Cak Imin sampai Ida Fauziyah akan Diperiksa Korupsi Pemerasan TKA di Kemenaker? KPK Buka Suara

Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.

KPK Diminta Segera Periksa Cak Imin dan Ida Fauziyah terkait Dugaan Korupsi di Kemenaker

KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah  terkait dugaan korupsi di Kemenaker

Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV, Cak Imin: Komitmen Bersama Bangun Dunia

MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, hadir dalam pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan.

Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV, Cak Imin Bawa Surat Khusus dari Prabowo

Cak Imin menegaskan bahwa kunjungan ini membawa misi penting, antara lain memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Vatikan.

Kenaikan Dana Bantuan Parpol tak Otomatis Cegah Korupsi

Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.

Parpol Mesti Ungkap Pendanaan ke Publik, Lebih lagi Duit yang Berasal dari APBN

Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Pemantau Pemilu Sebut Private Jet KPU Jauh dari Transparansi

Pengadaan anggaran untuk menyewa private jet yang dilakukan KPU RI pada 2024 lalu patut dipertanyakan.

Pentingnya Transparansi dalam Mengelola Keuangan

Komunikasi yang efisien dan transparansi sangat penting dalam layanan e-brokerage, dimana trader mencurahkan waktu dan upaya yang signifikan untuk mencapai hasil positif. 

RUU TNI Perlu Terus Dikawal dan Harus Transparan

Namun demikian, menurutnya RUU TNI ini tetap perlu dikawal oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah bersama DPR RI secara terbuka dan transparan.

Pakar Kebijakan Publik: Tata Kelola MBG Masih Jauh dari Transparan, Harus Dievaluasi Total

MBG terkesan dipaksakan berjalan dengan perencanaan dalam waktu singkat, minim transparansi informasi dan pelibatan stakeholders maupun publik. 

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting