Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berjanji transparan dalam menyusun setiap kebijakan. Jangan sampai program yang ditujukan bagi masyarakat tidak melibatkan masyarakat.
"Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkomitmen mendorong dan menyediakan ruang-ruang perumusan kebijakan politik di ruang publik yang terang-benderang," kata juru bicara AMIN Irvan Pulungan dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Desember 2023.
Irvan mengatakan hal itu penting untuk menekan praktik oligarki. Menurut dia, oligarki ialah orang yang punya kepentingan tertentu dan menggunakan sumber dayanya untuk memengaruhi kebijakan negara.
Baca juga: Anies-Muhaimin Tawarkan Bansos Plus, Ini Manfaat dan Targetnya
"Oligarki bisa melakukan itu di ruang-ruang tertutup proses kebijakan publik," ujar dia.
Irvan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan. Seluruh aktor dan warga terdampak bisa bernegosiasi dengan posisi yang sama.
"Berarti kita komitmen memberi informasi yang sama, akses partisipasi yang sama, akses kebijakan yang sama agar posisinya sama," papar dia.
Baca juga: Anies Baswedan: Cuma Kami yang Mengusung Visi Agromaritim
Irvan menyebut nanti seluruh pemangku kepentingan bisa difasilitasi AMIN bila terpilih. Karenanya, muncul kebijakan-kebijakan publik yang berpihak pada bangsa dan negara. (Z-2)
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Aksi itu terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran izin tinggal dan izin kerja seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
PROSES hukum terhadap tersangka Suhari alias Aoh kini memasuki babak baru.
Status tidak informatif yang disematkan KI Pusat menunjukkan masih lemahnya komitmen transparansi di sejumlah lembaga negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved