Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Universitas Islam Bandung Kritisi Perilaku Presiden Joko Widodo

Sugeng Sumariyadi 
05/2/2024 15:21
Universitas Islam Bandung Kritisi Perilaku Presiden Joko Widodo
Wakil Rektor Unisba Prof Harits Nu'man membacakan 11 pernyataan di halaman Gedung Dekanat Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung.(Metro TV/Iwan Gumelar)

KAMPUS-KAMPUS di Bandung, Provinsi Jawa Barat, terus menyuarakan keprihatinan atas kondisi bangsa. Yang terbaru, sivitas akademika Universitas Islam Bandung mendeklarasikan 11 butir pernyataan Satukan Tekad Selamatkan Demokrasi, Senin (5/2).

Pernyataan sikap dibacakan Wakil Rektor Unisba Prof Harits Nu'man di halaman Gedung Dekanat Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung. Menurut dia, pernyataan sikap Unisba disampaikan sebagai penyatuan tekad untuk menyelamatkan demokrasi yang lebih beradab.

Guru besar, dosen dan mahasiswa Unisba menyoroti kebijakan dan perilaku Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini menjelang Pemilu 2024

Baca juga : Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Desak Jokowi Hentikan Politik Dinasti

"Sebagai Ulil Amri, presiden hendaknya menjadi suri tauladan dengan menunjukkan proses pembentukan kepemimpinan yang baik."

Presiden, lanjut Harits, menaungi kesatuan masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda pilihan. Untuk itu, dia harus mampu mewujudkan sebuah sistem masyarakat yang manusia dapat hidup di dalamnya dengan aman dan tenteram.

Menurut Unisba, Presiden memiliki sense of crisis terhadap degradasi hukum dan demokrasi, memiliki sense of achievement, yaitu semangat agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan. Selain itu juga harus  memiliki sense of compassion yakni mencintai dan mengasihi umat manusia.

Baca juga : Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyiyah Siap Kawal Pemilu dan Tegakkan Asas Luber Jurdil

"Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara yang seharusnya mementingkan legacy, keteladanan, dan etika sebagai presiden. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, agar tidak terjadi abuse of power dan adab keteladanan bernegara, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengayomi masyarakat luas dengan bersikap netral," tandasnya. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Zubaedah Hanum
Berita Lainnya