Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAMPUS-KAMPUS di Bandung, Provinsi Jawa Barat, terus menyuarakan keprihatinan atas kondisi bangsa. Yang terbaru, sivitas akademika Universitas Islam Bandung mendeklarasikan 11 butir pernyataan Satukan Tekad Selamatkan Demokrasi, Senin (5/2).
Pernyataan sikap dibacakan Wakil Rektor Unisba Prof Harits Nu'man di halaman Gedung Dekanat Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung. Menurut dia, pernyataan sikap Unisba disampaikan sebagai penyatuan tekad untuk menyelamatkan demokrasi yang lebih beradab.
Guru besar, dosen dan mahasiswa Unisba menyoroti kebijakan dan perilaku Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini menjelang Pemilu 2024.
Baca juga : Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Desak Jokowi Hentikan Politik Dinasti
"Sebagai Ulil Amri, presiden hendaknya menjadi suri tauladan dengan menunjukkan proses pembentukan kepemimpinan yang baik."
Presiden, lanjut Harits, menaungi kesatuan masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda pilihan. Untuk itu, dia harus mampu mewujudkan sebuah sistem masyarakat yang manusia dapat hidup di dalamnya dengan aman dan tenteram.
Menurut Unisba, Presiden memiliki sense of crisis terhadap degradasi hukum dan demokrasi, memiliki sense of achievement, yaitu semangat agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan. Selain itu juga harus memiliki sense of compassion yakni mencintai dan mengasihi umat manusia.
Baca juga : Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyiyah Siap Kawal Pemilu dan Tegakkan Asas Luber Jurdil
"Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara yang seharusnya mementingkan legacy, keteladanan, dan etika sebagai presiden. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, agar tidak terjadi abuse of power dan adab keteladanan bernegara, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengayomi masyarakat luas dengan bersikap netral," tandasnya. (Z-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved