Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PENJEGALAN yang terjadi terhadap pasangan calon Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (Amin) dengan pembatalan sepihak kampanye yang dilakukan Amin disebut merupakan hal biasa. Tim Nasional Amin Willy Aditya mengatakan pihaknya sudah terbiasa menghadapi pembatalan dan upaya penjegalan atau sejenisnya. Namun hal itu tidak mematahkan semangat Amin untuk berlaga di Pemilu 2024.
"Kami sudah terbiasa dengan hal seperti ini baik pembatalan, penghadangan, dan sejenisnya. Apa kita patah semangat? Tidak. Ini bukti bahwa yang kita perjuangkan itu benar," ujarnya, Sabtu (3/2).
Hal ini disebut sebagai keistimewaan bagi Amin. Sebab di setiap kesulitan ada banyak kemudahan dan banyak alternatif yang ditempuh timnas.
Baca juga : Anies Diprediksi Menang di Sumut
"Dan itu terjadi. Meskipun dibatalkan selalu saja ada alternatif. Saya kira rakyat bisa menilai itu dengan lebih baik. Itu juga yang membuat dukungan rakyat semakin hari semakin besar," ungkapnya.
Dalam situasi ini seharusnya pemerintah berdiri di atas semua golongan. Jangan sampai rasa kecewa yang besar tidak mendapatkan kanal yang tepat.
"Ini ironi, ini hal yg mesti disayangkan, ini bukan hal yg sepatutnya terjadi, ini juga pengingkaran atas demokrasi, dan ini adalah bentuk kesewenang-wenangan"
Baca juga : Lirik Lagu Pemilu Rhoma Irama Sebut NasDem, PKB, PKS, Ummat
Dia mengungkapkan pihaknya sudah biasa mengalami hal semacam ini. Sejak Anies dideklarasikan sebagai capres, hal seperti sudah mulai terjadi. Tidak cuma pembatalan akan tetapi juga teror dan intimidasi. Namun di sisi lain, dia melihat ini bentuk ketakutan atas arus besar perubahan yg semakin membesar dari waktu ke waktu. Willy menuturkan menerima kondisi ini sebagai bagian dari risiko perjuangan.
"Entah apa sebabnya. Apakah mereka tidak berkenan terhadap gagasan perubahan atau mereka merasa khawatir segala kuasa dan akses kesejahteraannya akan terganggu ketika gagasan perubahan diterima oleh publik secara luas. Padahal gagasan perubahan adalah membangun keadilan dan kemakmuran bersama. Jadi sebenarnya tidak ada yg perlu dikhawatirkan dengan gagasan perubahan itu," paparnya.
Pakar politik UMY Ridho Al Hamdi mengatakan penjegalan seperti yang terjadi kepada paslon 01 sebetulnya kerap terjadi di setiap pemilu apalagi semakin mendekati jadwal pemilu. Namun pada tahun ini langkah-langkah tersebut secara terang-terangan dilakukan dan terekspos media.
Baca juga : Surya Paloh Tuding Ada Yang Merusak Demokrasi di Indonesia
"Sejak 2019 ini terjadi di beberapa titik tapi tidak sebanyak sekarang yang terekspos. Tahun ini karena memang tahun ini istilahnya 01 dan 03 tidak punya power atau sumber daya yang dibatasi," paparnya.
Dia pun menilai upaya itu bentuk dari kekhawatiran dari pihak yang memiliki power dan sumber daya besar yakni paslon 02 yang disokong pemerintah.
"Kalau mereka merasa aman maka dia akan melihat pertarungan ini biasa saja, silahkan. Saya melihat ada kekhawatiran kalah. Saya lihat fakta di lapangan termasuk kalau Jokowi bergerak mengamankan Jateng, DIY dan Jatim"
Baca juga : Kemenangan Anies-Muhaimin Dinilai Makin Terlihat setelah JK Turun Gunung
Ridho mengibaratkan gerak Jokowi seperti raja dalam permainan catur. Mereka semakin memperhitungkan pihak lawan yang ternyata bukan lawan yang bisa dianggap enteng.
"Seperti main catur raja sudah bergerak berarti menteri sudah dimakan lawan dan artinya mereka tidak baik-baik saja seperti yang ada di survei. Ini bentuk ketakutan mereka bahwa lawan mereka bukan lawan sembarangan," tukasnya. (Sru/Z-7)
Baca juga : Cak Imin: Jusuf Kalla Penguat Kemenangan Anies-Muhaimin
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Sekolah Rakyat juga akan menjadi rumah pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri.
Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved