Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin didorong menjadi pemimpin revolusi untuk menghentikan kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024. Aspirasi itu disampaikan politisi senior PDI Perjuangan Beathor Suryadi dalam acara bertajuk Kebulatan Tekad: Lengserkan & Adili Presiden Joko Widodo, Lawan Politik Dinasti dan Pemilu Curang.
Menurut Beathor, pertemuan dengan Wapres diperlukan jika Jokowi ingin diturunkan sebelum 14 Februari 2024. Ma'ruf, sambungnya, dapat menjadi pemimpin dalam program perombakkan transisi yang telah merugikan demokrasi. Baginya, upaya menggulingkan Presiden Jokowi membutuhkan sebuah tim.
"Sehingga perubahan yang kita lakukan benar-benar tertata baik. Revolusi harus terpimpin, pemimpinnya Ma'ruf Amin," ujarnya di Jakarta, Kamis (1/2).
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
Beathor menegaskan bahwa publik tidak menginginkan pemilu curang. Jika kecurangan terus didiamkan, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) serta nomor urut 02 Ganjar Pranowo-Mahfud Md bakal kalah. Terlebih, pemerintah telah menggelontorkan bantuan sosial ke masyarakat.
"Satu-satunya cara kita menghentikan Jokowi melalui Wapres. Karena kalau Wapres yang ambil bukan kudeta, tapi ambil alih aja karena dianggap Jokowi sudah melanggar," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Amin, Adhie Massardi menduga Pemilu 2024 akan berakhir chaos alias kacau jika dipenuhi dengan intrik cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Menurut Adhie, pemilu yang lazimnya bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK) justru saat ini bermula di MK.
Baca juga : Jokowi Panik, Makin Vulgar Memihak Kubu Prabowo-Gibran
Itu lantaran adanya putusan MK yang mengubah syarat usia capres-cawapres sehingga memungkinkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat menjadi cawapres meski baru berusia 36 tahun. Saat putusan itu dibacakan, MK masih dipimpin adik ipar Jokowi, yaitu Anwar Usman.
Ia menduga, setiap pasangan capres-cawapres bakal menghadapi kendala dalam memproses sengketa hasil pemilu di MK, Sebab, meskipun Anwar sudah diberhentikan dari jabatan Ketua MK, tidak tertutup kemungkinan ia masih dapat mempengaruhi hakim konstitusi lainnya. (Tri/Z-7)
Baca juga : Sebentar lagi Jokowi Lengser
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved