Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin didorong menjadi pemimpin revolusi untuk menghentikan kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024. Aspirasi itu disampaikan politisi senior PDI Perjuangan Beathor Suryadi dalam acara bertajuk Kebulatan Tekad: Lengserkan & Adili Presiden Joko Widodo, Lawan Politik Dinasti dan Pemilu Curang.
Menurut Beathor, pertemuan dengan Wapres diperlukan jika Jokowi ingin diturunkan sebelum 14 Februari 2024. Ma'ruf, sambungnya, dapat menjadi pemimpin dalam program perombakkan transisi yang telah merugikan demokrasi. Baginya, upaya menggulingkan Presiden Jokowi membutuhkan sebuah tim.
"Sehingga perubahan yang kita lakukan benar-benar tertata baik. Revolusi harus terpimpin, pemimpinnya Ma'ruf Amin," ujarnya di Jakarta, Kamis (1/2).
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
Beathor menegaskan bahwa publik tidak menginginkan pemilu curang. Jika kecurangan terus didiamkan, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) serta nomor urut 02 Ganjar Pranowo-Mahfud Md bakal kalah. Terlebih, pemerintah telah menggelontorkan bantuan sosial ke masyarakat.
"Satu-satunya cara kita menghentikan Jokowi melalui Wapres. Karena kalau Wapres yang ambil bukan kudeta, tapi ambil alih aja karena dianggap Jokowi sudah melanggar," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Amin, Adhie Massardi menduga Pemilu 2024 akan berakhir chaos alias kacau jika dipenuhi dengan intrik cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Menurut Adhie, pemilu yang lazimnya bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK) justru saat ini bermula di MK.
Baca juga : Jokowi Panik, Makin Vulgar Memihak Kubu Prabowo-Gibran
Itu lantaran adanya putusan MK yang mengubah syarat usia capres-cawapres sehingga memungkinkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat menjadi cawapres meski baru berusia 36 tahun. Saat putusan itu dibacakan, MK masih dipimpin adik ipar Jokowi, yaitu Anwar Usman.
Ia menduga, setiap pasangan capres-cawapres bakal menghadapi kendala dalam memproses sengketa hasil pemilu di MK, Sebab, meskipun Anwar sudah diberhentikan dari jabatan Ketua MK, tidak tertutup kemungkinan ia masih dapat mempengaruhi hakim konstitusi lainnya. (Tri/Z-7)
Baca juga : Sebentar lagi Jokowi Lengser
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved