Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin didorong menjadi pemimpin revolusi untuk menghentikan kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024. Aspirasi itu disampaikan politisi senior PDI Perjuangan Beathor Suryadi dalam acara bertajuk Kebulatan Tekad: Lengserkan & Adili Presiden Joko Widodo, Lawan Politik Dinasti dan Pemilu Curang.
Menurut Beathor, pertemuan dengan Wapres diperlukan jika Jokowi ingin diturunkan sebelum 14 Februari 2024. Ma'ruf, sambungnya, dapat menjadi pemimpin dalam program perombakkan transisi yang telah merugikan demokrasi. Baginya, upaya menggulingkan Presiden Jokowi membutuhkan sebuah tim.
"Sehingga perubahan yang kita lakukan benar-benar tertata baik. Revolusi harus terpimpin, pemimpinnya Ma'ruf Amin," ujarnya di Jakarta, Kamis (1/2).
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
Beathor menegaskan bahwa publik tidak menginginkan pemilu curang. Jika kecurangan terus didiamkan, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) serta nomor urut 02 Ganjar Pranowo-Mahfud Md bakal kalah. Terlebih, pemerintah telah menggelontorkan bantuan sosial ke masyarakat.
"Satu-satunya cara kita menghentikan Jokowi melalui Wapres. Karena kalau Wapres yang ambil bukan kudeta, tapi ambil alih aja karena dianggap Jokowi sudah melanggar," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Amin, Adhie Massardi menduga Pemilu 2024 akan berakhir chaos alias kacau jika dipenuhi dengan intrik cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Menurut Adhie, pemilu yang lazimnya bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK) justru saat ini bermula di MK.
Baca juga : Jokowi Panik, Makin Vulgar Memihak Kubu Prabowo-Gibran
Itu lantaran adanya putusan MK yang mengubah syarat usia capres-cawapres sehingga memungkinkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat menjadi cawapres meski baru berusia 36 tahun. Saat putusan itu dibacakan, MK masih dipimpin adik ipar Jokowi, yaitu Anwar Usman.
Ia menduga, setiap pasangan capres-cawapres bakal menghadapi kendala dalam memproses sengketa hasil pemilu di MK, Sebab, meskipun Anwar sudah diberhentikan dari jabatan Ketua MK, tidak tertutup kemungkinan ia masih dapat mempengaruhi hakim konstitusi lainnya. (Tri/Z-7)
Baca juga : Sebentar lagi Jokowi Lengser
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (28/7) malam di usia 90 tahun.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved