Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didesak membuka rekam jejak kesehatan mental dirinya. Hal itu merespons inkonsistensi pernyataan Jokowi yang dinilai membahayakan demokrasi.
“Kami mempertanyakan kesehatan beliau terkait cawe-cawe dan kegilaan politik dinasti yang mungkin akan terjadi,” kata Sekjen Poros Transisi Indonesia Satya Purwanto di Gedung DPD, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024.
Satya mengatakan pihaknya sengaja menemui Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD untuk menyampaikan aspirasi itu. Poros Transisi Indonesia meminta DPD bersurat pada Jokowi untuk membuka rekam jejak kesehatan mental. “Kami sangat khawatir soal proses pemilu ini karena semakin vulgar cawe-cawe politik Jokowi,” ujar dia.
Baca juga : GMKI Berharap TNI-Polri dan ASN Tetap Netral Kawal Pemilu 2024
Menurut Satya, ada potensi kesehatan mental Jokowi bermasalah. Hal itu terbukti dari ucapan Jokowi yang kerap bertentangan di satu waktu dengan waktu lainnya.
“Presiden berkali-kali melakukan yang tidak sesuai antara kata dan perbuatan. Kami khawatir ada masalah psikis karena kerap berbohong,” ucap dia.
Satya mencontohkan pernyataan Jokowi bahwa aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pejabat negara wajib netral. Namun belakangan Jokowi menyatakan dirinya boleh memihak dan berkampanye.
Baca juga : Wapres Ingatkan ASN hingga TNI/Polri Jaga Netralitas Pemilu 2024
“Sehingga kami datang ke DPD sebagai lembaga legislasi nasional yang punya kewenangan menyerap aspirasi rakyat,” tutur dia. (MGN/Z-4)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved