Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SELURUH aparatur sipil negara (ASN) serta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan memegang komitmen untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Ini harus dilakukan bagi seluruh ASN, TNI dan Polri untuk menjaga pesta demokrasi nanti. Semuanya harus menjaga netralitas. Itu merupakan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan pemilu adil dan bermartabat,” kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Artinus Hulu saat menggelar aksi di depan Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).
Penyelenggaraan Pemilu 2024, terang dia, sudah menjadi agenda lima tahunan di Republik ini dan ekosistemnya pun sudah terbangun dengan konsep akuntabel, jujur, adil. Diharapkan pemilu mendatang dapat terselenggara dengan lancar dan kondusif.
"Sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah ada aturan, dengan pemilu yang akuntabel, jujur dan adil. Tidak mungkin kita bisa bermimpi besar menyosong Indonesia Emas 2045 jika 2024 tidak menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang baik bagi perjalanan bangsa ini ke depan."
Hulu menjelaskan, dalam hal ini ASN, TNI, dan Polri semuanya sudah ada dalam aturan untuk harus bersikap netral. Menurut dia, hal itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Baik ASN, TNI/Polri harus profesional, tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon (paslon). Walaupun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, namun kita tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas Pemilu 2024 akan terus ditingkatkan," ujar dia.
Menurut dia, pengabdian institusi Polri harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. "Sehingga segala dugaan dan tuduhan ketidak netralitas yang di tujukan kepada Polri adalah tidak benar, jika Polri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dan jiwa profesionalisme."
Baca juga: KPU tidak Mempermasalahkan Rencana Pilkada 2024 Dimajukan
Pjs Ketua Umum GMKI Epafras Tudiano menuturkan aksi yang digelar tersebut merupakan kilas balik bangkitnya semangat mahasiswa, pemuda, dan aktivis pergerakan. Ia menyebut semangat itu sudah lama mati suri dan redup karena terlena dengan politik pragmatis.
"Aksi jalanan ini akan continues dilakukan oleh GMKI di seluruh Indonesia untuk menyuarakan serta mengawal proses demokrasi damai di Indonesia 2024, sekaligus menyerukan netralitas instrumen negara," terang dia.
Terkait adanya informasi yang mengatakan bahwa aksi turun ke jalan ini hoaks, imbuh Epafras, hal itu adalah bentuk kepanikan dari oknum-oknum yang bukan bagian dari Pengurus Pusat GMKI yang sah.
Ia menambahkan Ketum PP GMKI Jefri Gultom sudah dinonaktifkan sementara dari semua tugas dan fungsinya sebagai ketum. Mereka pun akan membantah jika ada pihak yang coba-coba mengatasnamakan PP GMKI dan menjual nama organisasi tersebut. "Itu bukan PP GMKI maupun Ketum GMKI, karena kami sudah mengangkat Pjs Ketua Umum PP GMKI sesuai dengan mekanisme organisasi," tandasnya. (RO/J-2).
Pelatihan ini merupakan wadah bagi para anggota polri untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas Humas Polri.
Apel Gelar Pasukan Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Pembukaan Seleksi Asesmen Calon Anggota Kompolnas
Apel Pengamanan Jeang Pilkada di Kabupaten Bogor
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Warga Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dibuat terkejut dengan penemuan mayat termutilasi.
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Pada intinya, dalam netralitas ini, kami tidak akan memihak kepada golongan manapun yang sedang melaksanakan kontestasi dalam pemilu 2024.
Iyos Somantri mengapresiasi kolaborasi TNI bersama masyarakat atas keberhasilan pembangunan di Desa Tenjojaya melalui program TMMD ke-119 tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved