Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
SELURUH aparatur sipil negara (ASN) serta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan memegang komitmen untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Ini harus dilakukan bagi seluruh ASN, TNI dan Polri untuk menjaga pesta demokrasi nanti. Semuanya harus menjaga netralitas. Itu merupakan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan pemilu adil dan bermartabat,” kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Artinus Hulu saat menggelar aksi di depan Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).
Penyelenggaraan Pemilu 2024, terang dia, sudah menjadi agenda lima tahunan di Republik ini dan ekosistemnya pun sudah terbangun dengan konsep akuntabel, jujur, adil. Diharapkan pemilu mendatang dapat terselenggara dengan lancar dan kondusif.
"Sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah ada aturan, dengan pemilu yang akuntabel, jujur dan adil. Tidak mungkin kita bisa bermimpi besar menyosong Indonesia Emas 2045 jika 2024 tidak menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang baik bagi perjalanan bangsa ini ke depan."
Hulu menjelaskan, dalam hal ini ASN, TNI, dan Polri semuanya sudah ada dalam aturan untuk harus bersikap netral. Menurut dia, hal itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Baik ASN, TNI/Polri harus profesional, tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon (paslon). Walaupun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, namun kita tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas Pemilu 2024 akan terus ditingkatkan," ujar dia.
Menurut dia, pengabdian institusi Polri harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. "Sehingga segala dugaan dan tuduhan ketidak netralitas yang di tujukan kepada Polri adalah tidak benar, jika Polri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dan jiwa profesionalisme."
Baca juga: KPU tidak Mempermasalahkan Rencana Pilkada 2024 Dimajukan
Pjs Ketua Umum GMKI Epafras Tudiano menuturkan aksi yang digelar tersebut merupakan kilas balik bangkitnya semangat mahasiswa, pemuda, dan aktivis pergerakan. Ia menyebut semangat itu sudah lama mati suri dan redup karena terlena dengan politik pragmatis.
"Aksi jalanan ini akan continues dilakukan oleh GMKI di seluruh Indonesia untuk menyuarakan serta mengawal proses demokrasi damai di Indonesia 2024, sekaligus menyerukan netralitas instrumen negara," terang dia.
Terkait adanya informasi yang mengatakan bahwa aksi turun ke jalan ini hoaks, imbuh Epafras, hal itu adalah bentuk kepanikan dari oknum-oknum yang bukan bagian dari Pengurus Pusat GMKI yang sah.
Ia menambahkan Ketum PP GMKI Jefri Gultom sudah dinonaktifkan sementara dari semua tugas dan fungsinya sebagai ketum. Mereka pun akan membantah jika ada pihak yang coba-coba mengatasnamakan PP GMKI dan menjual nama organisasi tersebut. "Itu bukan PP GMKI maupun Ketum GMKI, karena kami sudah mengangkat Pjs Ketua Umum PP GMKI sesuai dengan mekanisme organisasi," tandasnya. (RO/J-2).
Boni mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini.
Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perawatan medis terbaik dari negara.
Kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026)
MABES Polri bersama Jurnalis Trunojoyo menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat, Rabu (11/3).
Korlantas Polri memetakan jalur wisata dan pusat perbelanjaan sebagai klaster rawan kecelakaan menonjol selama masa libur Lebaran 2026
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved