Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SELURUH aparatur sipil negara (ASN) serta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan memegang komitmen untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Ini harus dilakukan bagi seluruh ASN, TNI dan Polri untuk menjaga pesta demokrasi nanti. Semuanya harus menjaga netralitas. Itu merupakan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan pemilu adil dan bermartabat,” kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Artinus Hulu saat menggelar aksi di depan Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).
Penyelenggaraan Pemilu 2024, terang dia, sudah menjadi agenda lima tahunan di Republik ini dan ekosistemnya pun sudah terbangun dengan konsep akuntabel, jujur, adil. Diharapkan pemilu mendatang dapat terselenggara dengan lancar dan kondusif.
"Sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah ada aturan, dengan pemilu yang akuntabel, jujur dan adil. Tidak mungkin kita bisa bermimpi besar menyosong Indonesia Emas 2045 jika 2024 tidak menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang baik bagi perjalanan bangsa ini ke depan."
Hulu menjelaskan, dalam hal ini ASN, TNI, dan Polri semuanya sudah ada dalam aturan untuk harus bersikap netral. Menurut dia, hal itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Baik ASN, TNI/Polri harus profesional, tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon (paslon). Walaupun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, namun kita tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas Pemilu 2024 akan terus ditingkatkan," ujar dia.
Menurut dia, pengabdian institusi Polri harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. "Sehingga segala dugaan dan tuduhan ketidak netralitas yang di tujukan kepada Polri adalah tidak benar, jika Polri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dan jiwa profesionalisme."
Baca juga: KPU tidak Mempermasalahkan Rencana Pilkada 2024 Dimajukan
Pjs Ketua Umum GMKI Epafras Tudiano menuturkan aksi yang digelar tersebut merupakan kilas balik bangkitnya semangat mahasiswa, pemuda, dan aktivis pergerakan. Ia menyebut semangat itu sudah lama mati suri dan redup karena terlena dengan politik pragmatis.
"Aksi jalanan ini akan continues dilakukan oleh GMKI di seluruh Indonesia untuk menyuarakan serta mengawal proses demokrasi damai di Indonesia 2024, sekaligus menyerukan netralitas instrumen negara," terang dia.
Terkait adanya informasi yang mengatakan bahwa aksi turun ke jalan ini hoaks, imbuh Epafras, hal itu adalah bentuk kepanikan dari oknum-oknum yang bukan bagian dari Pengurus Pusat GMKI yang sah.
Ia menambahkan Ketum PP GMKI Jefri Gultom sudah dinonaktifkan sementara dari semua tugas dan fungsinya sebagai ketum. Mereka pun akan membantah jika ada pihak yang coba-coba mengatasnamakan PP GMKI dan menjual nama organisasi tersebut. "Itu bukan PP GMKI maupun Ketum GMKI, karena kami sudah mengangkat Pjs Ketua Umum PP GMKI sesuai dengan mekanisme organisasi," tandasnya. (RO/J-2).
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Satgas TNI Komando Operasi (Koops) Habema berhasil menuntaskan operasi penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terisolasi selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura
Peserta juga mendapatkan pendalaman materi teknis sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved