Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVIS Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pernyataan Guntur Soekarno Putra yang menyebut apabila paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menang di Pilpres 2024, maka 'Jokowi mau diapain nanti terserah', dinilai sangat berbahaya karena mengandung unsur dendam dan kebencian. Pernyataan tersebut menurut Pigai merupakan bentuk kekerasan verbal dan berpotensi menggunakan otoritas negara untuk menyerang Jokowi.
“Analisa sebagai Pembela HAM. Saya mengecam pernyataan Guntur. Pertama, ada unsur kebencian dan dendam. Kedua, bentuk kekerasan verbal (verbal attack). Ketiga, berpotensi menggunakan otoritas negara untuk menyasar individu Jokowi,” ungkap Pigai melalui akun twitternya, @NataliusPigai2
Baca juga : Intensitas Kunjungan Jokowi ke Jateng Pertanda Kekhawatiran
Menurut Pigai, pernyataan tersebut jelas mengancam Presiden Jokowi karena keselamatannya jadi terancam. Dia meminta agar Guntur segera menarik kembali pernyataannya dan segera meminta maaf kepada Presiden Jokowi.
Baca juga : Sindiran Guntur Soekarnoputra ke Jokowi Bisa Rugikan PDIP
“Saya minta Guntur minta maaf pada Presiden Jokowi,” katanya.
Guntur Soekarnoputra sebelumnya meminta para relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bekerja serius di Pilpres 2024 demi meraih kemenangan. Setelah itu, Guntur mengatakan Ganjar akan memiliki hak prerogatif sebagai presiden. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang presiden pemilik hak prerogatif.
Putra sulung Soekarno itu juga mengungkit sejumlah kalangan yang sempat mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi. Menurutnya, ada hal yang lebih penting untuk didahulukan yakni memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Setelah itu, Ganjar-Mahfud bisa melakukan langkah selanjutnya.
"Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain nanti terserah," kata Guntur dalam video di channel YouTube Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Senin. (Z-8)
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Lepas dari mana yang benar, yang pasti para korban bencana baik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bahkan sebagian kecil di Jawa, mereka semua saat ini memerlukan bantuan
SABTU sore itu, layar kaca menyajikan sebuah tayangan dokumenter tentang sejarah bangsa.
Penulis tidak habis pikir bagaimana oleh Vietnam, Indonesia harus menerima kekalahan yang tidak seharusnya terjadi, 1-0.
Menghadapi kenyataan adanya perang Iran-Israel saat ini, penulis sebagai eksponen Patriot Soekarnois belum melihat adanya sikap tegas dari pemerintah terhadap perang tersebut.
JUDUL tulisan di atas ialah tesis Bung Karno mengenai perkembangan kapitalisme dalam garis hidupnya bila dalam situasi 'niedergang' (menurun).
GUNTUR Soekarno baru saja menutup pameran fotonya bertajuk Gelegar Foto Nusantara Potret Sejarah dan Kehidupan oleh Guntur Soekarno.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved