Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERNYATAAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak mempan mendongkrak elektabilitas calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sebab, ceruk suara masyarakat yang diperebutkan tinggal sedikit.
"Bukan persoalan makro targeting, tapi mikro targeting. Kalau pakai pernyataan, itu makro," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Di Balik Presiden Boleh Memihak, Siapa Takut 2 Putaran?" Minggu (28/1).
Djayadi mengatakan tren dinamika elektabilitas masing-masing pasangan calon melambat. Sebab, rata-rata responden yang belum menjawab atau belum menentukan pilihan dalam survei tinggal sedikit.
Baca juga: Jokowi-Gibran Gagal Genjot Elektabilitas Prabowo
"Jumlah suara yang memilih (di survei) kalau dijumlahkan 92 persen. Tinggal delapan persen, jadi kalau bertambah satu persen sudah bagus banget," ujar dia.
Menurut Djayadi, upaya setiap kubu merebut suara delapan persen tidak bisa dilakukan dengan ucapan Jokowi atau mengerahkan para menteri. Sebaliknya, kampanye ke tingkat akar rumput lebih krusial.
"Menemukan delapan persen pemilih di survei tidak lewat pernyataan presiden tapi kerja tim di lapangan," papar dia.
Baca juga: Eks Relawan Prabowo Solo Raya Nyatakan Migrasi Dukungan ke Anies
Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Z-6)
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara atas dedikasi mereka dalam mengawal ideologi, menjaga demokrasi, dan mendukung jalannya pemerintahan.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto bertekad menertibkan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Potensi kekayaan negara dari aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak tegas siapa pun yang melindungi tambang ilegal, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan dari TNI dan Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved