Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOALISI dan pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengeklaim tidak memiliki konflik kepentingan dengan pemerintahan sekarang, sehingga tidak perlu mundur. Bahkan paslonnya yang merupakan penjabat publik sebagai menteri pertahanan dan wali kota, lebih banyak melakukan kewajibannya sebagai pembantu presiden dibandingkan kampanye.
Pernyataan ini disampaikan juru bicara TKN 02 Herzaky Mahendra Putra yang merespon terkait netralitas pendukungnya yang berlatar belakang penjabat negara.
"Dari kami tidak ada konflik kepentingan. Kalau kami melihat selama ini para penjabat negara dari kami 02 tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan Gibran tetap menjalankan tugas beliau sebagai penjabat negara. Dibandingkan waktunya untuk kampanye," ujarnya saat dihubungi, Rabu (24/1).
Baca juga: Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik
Menurutnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan tentang hal ini. Sesuai aturan tersebut maka penjabat saat berkampanye harus mengajukan izin sesuai yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menurutnya mungkin menjadi permasalahan bagi cawapres 03 Mahfud MD yang kemudian berencana akan mengundurkan diri dari Kemenko Polhukam.
"Ini mungkin menjadi permasalahan Mahfud. Kami tidak ada masalah dan kami tidak pernah menyerang kinerja Jokowi, kerja pemerintahan Jokowi. Kami bagian dari anggota kabinet," sambungnya.
Baca juga:
Sebut Presiden Boleh Kampanye, Jokowi Dinilai Mulai Panik
Sikap yang disampaikan Mahfud tersebut dinilai wajar sebab kemungkinan ada konflik kepentingan. Selain itu Mahfud juga telah secara terang benderang mengkiritisi kabinet presiden Jokowi serta kerja keras para menteri.
"ini menjadi kontradiktif dan melanggar nalar publik. Seperti PKB itu masih bercokol dan bertengger di pemerintah Jokowi lalu ikut-ikutan mengkritik Jokowi. kalau misalnya memang perlu merasa ada perbaikan, kritik habis-habisan Jokowi itu tidak dalam pemerintahan," tegasnya.
Sementara itu juru bicara TPN GP Chico Hakim mengatakan Mahfud sudah mengkonfirmasi akan mundur pada waktu yang tepat secara baik-baik. Keputusan ini sudah dibicarakan dan disepakati bersama-sama Ganjar Pranowo.
"Iya ini sudah dibicarakan," tegasnya.
Mahfud MD sudah memberikan indikasi dalam konferensi pers setelah debat keempat. Dia berterimakasih dan percaya atas ketulusan presiden Jokowi mengangkatnya sebagai menko, sehingga perjuangan untuk rakyat ini akan dilanjutkan bersama Ganjar.
"Pak Mahfud telah memberi contoh ia bisa memisahkan kegiatan kampanye dengan tugasnya sebagai Menkopolhukam. Sayangnya teladan dari Pak Mahfud ini tidak berhasil dan tidak diikuti oleh menteri-menteri yang lain," paparnya.
Mahfud sambung dia meminta rakyat menjadikan pemilu nanti sebagai pengadilan rakyat, dan agar rakyat memilih sesuai hati nurani untuk memilih yang tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak mengklaim fasilitas negara sebagai pemberian personal. (Sru/Z-7)
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
Kasus korupsi Pertamina mendapatkan perhatian dari publik sebesar 85,7% dari responden dan angka 72,8% keyakinan bahwa Presiden Prabowo bisa menuntaskan kasus ini.
PRESIDEN Prabowo Subianto lebih memilih absen dari KTT G7 dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia pekan depan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan prioritas pembangunan Giant Sea Wall dilakukan dari Jakarta hingga Semarang.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim sebesar 280%.
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa (Pantura).
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved