Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOALISI dan pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengeklaim tidak memiliki konflik kepentingan dengan pemerintahan sekarang, sehingga tidak perlu mundur. Bahkan paslonnya yang merupakan penjabat publik sebagai menteri pertahanan dan wali kota, lebih banyak melakukan kewajibannya sebagai pembantu presiden dibandingkan kampanye.
Pernyataan ini disampaikan juru bicara TKN 02 Herzaky Mahendra Putra yang merespon terkait netralitas pendukungnya yang berlatar belakang penjabat negara.
"Dari kami tidak ada konflik kepentingan. Kalau kami melihat selama ini para penjabat negara dari kami 02 tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan Gibran tetap menjalankan tugas beliau sebagai penjabat negara. Dibandingkan waktunya untuk kampanye," ujarnya saat dihubungi, Rabu (24/1).
Baca juga: Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik
Menurutnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan tentang hal ini. Sesuai aturan tersebut maka penjabat saat berkampanye harus mengajukan izin sesuai yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menurutnya mungkin menjadi permasalahan bagi cawapres 03 Mahfud MD yang kemudian berencana akan mengundurkan diri dari Kemenko Polhukam.
"Ini mungkin menjadi permasalahan Mahfud. Kami tidak ada masalah dan kami tidak pernah menyerang kinerja Jokowi, kerja pemerintahan Jokowi. Kami bagian dari anggota kabinet," sambungnya.
Baca juga:
Sebut Presiden Boleh Kampanye, Jokowi Dinilai Mulai Panik
Sikap yang disampaikan Mahfud tersebut dinilai wajar sebab kemungkinan ada konflik kepentingan. Selain itu Mahfud juga telah secara terang benderang mengkiritisi kabinet presiden Jokowi serta kerja keras para menteri.
"ini menjadi kontradiktif dan melanggar nalar publik. Seperti PKB itu masih bercokol dan bertengger di pemerintah Jokowi lalu ikut-ikutan mengkritik Jokowi. kalau misalnya memang perlu merasa ada perbaikan, kritik habis-habisan Jokowi itu tidak dalam pemerintahan," tegasnya.
Sementara itu juru bicara TPN GP Chico Hakim mengatakan Mahfud sudah mengkonfirmasi akan mundur pada waktu yang tepat secara baik-baik. Keputusan ini sudah dibicarakan dan disepakati bersama-sama Ganjar Pranowo.
"Iya ini sudah dibicarakan," tegasnya.
Mahfud MD sudah memberikan indikasi dalam konferensi pers setelah debat keempat. Dia berterimakasih dan percaya atas ketulusan presiden Jokowi mengangkatnya sebagai menko, sehingga perjuangan untuk rakyat ini akan dilanjutkan bersama Ganjar.
"Pak Mahfud telah memberi contoh ia bisa memisahkan kegiatan kampanye dengan tugasnya sebagai Menkopolhukam. Sayangnya teladan dari Pak Mahfud ini tidak berhasil dan tidak diikuti oleh menteri-menteri yang lain," paparnya.
Mahfud sambung dia meminta rakyat menjadikan pemilu nanti sebagai pengadilan rakyat, dan agar rakyat memilih sesuai hati nurani untuk memilih yang tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak mengklaim fasilitas negara sebagai pemberian personal. (Sru/Z-7)
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara atas dedikasi mereka dalam mengawal ideologi, menjaga demokrasi, dan mendukung jalannya pemerintahan.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto bertekad menertibkan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Potensi kekayaan negara dari aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak tegas siapa pun yang melindungi tambang ilegal, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan dari TNI dan Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved