Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI dan pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengeklaim tidak memiliki konflik kepentingan dengan pemerintahan sekarang, sehingga tidak perlu mundur. Bahkan paslonnya yang merupakan penjabat publik sebagai menteri pertahanan dan wali kota, lebih banyak melakukan kewajibannya sebagai pembantu presiden dibandingkan kampanye.
Pernyataan ini disampaikan juru bicara TKN 02 Herzaky Mahendra Putra yang merespon terkait netralitas pendukungnya yang berlatar belakang penjabat negara.
"Dari kami tidak ada konflik kepentingan. Kalau kami melihat selama ini para penjabat negara dari kami 02 tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan Gibran tetap menjalankan tugas beliau sebagai penjabat negara. Dibandingkan waktunya untuk kampanye," ujarnya saat dihubungi, Rabu (24/1).
Baca juga: Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik
Menurutnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan tentang hal ini. Sesuai aturan tersebut maka penjabat saat berkampanye harus mengajukan izin sesuai yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menurutnya mungkin menjadi permasalahan bagi cawapres 03 Mahfud MD yang kemudian berencana akan mengundurkan diri dari Kemenko Polhukam.
"Ini mungkin menjadi permasalahan Mahfud. Kami tidak ada masalah dan kami tidak pernah menyerang kinerja Jokowi, kerja pemerintahan Jokowi. Kami bagian dari anggota kabinet," sambungnya.
Baca juga:
Sebut Presiden Boleh Kampanye, Jokowi Dinilai Mulai Panik
Sikap yang disampaikan Mahfud tersebut dinilai wajar sebab kemungkinan ada konflik kepentingan. Selain itu Mahfud juga telah secara terang benderang mengkiritisi kabinet presiden Jokowi serta kerja keras para menteri.
"ini menjadi kontradiktif dan melanggar nalar publik. Seperti PKB itu masih bercokol dan bertengger di pemerintah Jokowi lalu ikut-ikutan mengkritik Jokowi. kalau misalnya memang perlu merasa ada perbaikan, kritik habis-habisan Jokowi itu tidak dalam pemerintahan," tegasnya.
Sementara itu juru bicara TPN GP Chico Hakim mengatakan Mahfud sudah mengkonfirmasi akan mundur pada waktu yang tepat secara baik-baik. Keputusan ini sudah dibicarakan dan disepakati bersama-sama Ganjar Pranowo.
"Iya ini sudah dibicarakan," tegasnya.
Mahfud MD sudah memberikan indikasi dalam konferensi pers setelah debat keempat. Dia berterimakasih dan percaya atas ketulusan presiden Jokowi mengangkatnya sebagai menko, sehingga perjuangan untuk rakyat ini akan dilanjutkan bersama Ganjar.
"Pak Mahfud telah memberi contoh ia bisa memisahkan kegiatan kampanye dengan tugasnya sebagai Menkopolhukam. Sayangnya teladan dari Pak Mahfud ini tidak berhasil dan tidak diikuti oleh menteri-menteri yang lain," paparnya.
Mahfud sambung dia meminta rakyat menjadikan pemilu nanti sebagai pengadilan rakyat, dan agar rakyat memilih sesuai hati nurani untuk memilih yang tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak mengklaim fasilitas negara sebagai pemberian personal. (Sru/Z-7)
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
INDONESIA dan pemerintah Inggris meluncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London, Inggris, Senin (19/1) waktu setempat.
Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, kini diusulkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Simak profil dan hubungan keluarga mereka.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved