Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Politikus senior Maruarar Sirait memutuskan keluar dari PDI Perjuangan setelah puluhan tahun menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega, Pak Hasto dan jajaran partai karena selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDIP," ujar Maruarar usai mengunjungi kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, hari ini.
Ia berterima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan elite partai lainnya.
Keputusan keluar itu dari PDI Perjuangan itu diambil setelah Maruarar berdiskusi dengan orang terdekatnya. Setelah itu, Maruarar memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan.
"Saya doakan PDI Perjuangan tetap menjadi partai yang besar, memperjuangkan Pancasila, memperjuangkan kebenaran dan memperjuangkan keadilan," katanya.
Baca juga: Yusril Mahendra Sebut Rencana Pemakzulan Jokowi Perlu Dibawa ke DPR
Pria asal Medan, Sumatera Utara, itu beralasan meninggalkan PDI Perjuangan, salah satunya adalah mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, ia tidak merinci apakah alasan itu adalah mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak seperti PDI-P yang mengusung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia," ucap Maruarar.
Maruarar mengaku bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan Rudianto Tjen.
"Saya sudah ketemu dengan Bapak Utut Adianto dan juga Bapak Rudianto Tjen. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega, Pak Hasto dan jajaran partai karena selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDI Perjuangan," ucapnya.(Ant/P-2)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved