Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal menindaklanjuti informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait aliran uang Rp195 miliar yang masuk ke 21 rekening bendahara partai politik dari luar negeri.
Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, penyerahan informasi itu bakal dilakukan jika pihaknya menemukan indikasi tindak pidana pemilu. Diketahui, Sentra Gakkumdu terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.
"Kalau kemudian ada indikasi lain kami akan serahkan ke (Sentra) Gakkumdu. Tapi tergantung Gakkumdu nanti, lanjut atau tidaknya," ujar Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (12/1).
Baca juga : Bawaslu Minta Pemprov DKI Tindak APK Parpol yang Dipasang di Jalur Sepeda
Kendati demikian, ia mengatakan bahwa informasi dari PPATK tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Informasi itu, Bagja melanjutkan, sebatas menjadi informasi awal atau petunjuk untuk melakukan penelusuran lebih dalam.
Baca juga : TKN Klaim Gibran Hanya Sampaikan Visi Misi, tidak Ada Ajakan Mencoblos
Pada pertengahan Desember 2023, Bagja mengungkap pihaknya telah mendapat tiga surat dari PPATK terkait aliran dana kampanye. Berdasarkan informasi yang diterima dari PPATK, Bawaslu mengimbau peserta pemilu untuk mencatat aliran dana masuk dan keluar selama kampanye dalam laporan awal dana kampanye (LADK).
"Kami juga memberitahukan kepada teman-teman peserta pemilu agar tidak melanggar larangan tentang dana kampanye. Perolehan dari luar negeri dan kawan-kawan, itu tidak boleh," jelasnya.
Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bagja menyebut pihaknya bakal mendalami LADK sampai Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta pemilu. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima LADK dari 18 partai politik peserta pemilu pada Minggu (7/1) lalu yang hasilnya masih berstatus belum lengkap.
KPU memberi kesempatan bagi partai politik untuk memperbaiki LADK sampai hari ini. Anggota sekaligus Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik belum membalas pertanyaan Media Indonesia terkait update perbaikan LADK partai politik.
Sebelumnya, Idham mengungkap partai politik yang menerima dana kampanye terbanyak adalah PDI Perjuangan yakni Rp183,861 miliar. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai politik yang paling sedikit melaporkan pengeluaran selama kampanye, yakni hanya Rp180 ribu. (Z-8)
Gaji dan tunjangan kinerja ASN di lingkungan Pemprov DKI menjadi yang paling besar se-Indonesia.
PPATK menemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Prabowo memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat Kamis (22/5). Salah satu topik yang dibahas soal kebijakan pemblokiran rekening dormant
Masyarakat dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved