Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
CALON Presiden RI Ganjar Pranowo merespons ketidakhadiran Presiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-51 PDI Perjuangan, Rabu (10/1).
Ganjar mengaku tak mempersoalkan kabar ketidakhadiran Jokowi dalam HUT PDI Perjuangan bila menyangkut kepentingan negara. Pasalnya, Jokowi diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan ke negara ASEAN, Filipina.
"Katanya mau ke Filipina?" tanya Ganjar usai bertemu dengan nelayan dan sukarelawan di Kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1).
Baca juga : Jokowi Dipastikan Absen di Acara HUT PDIP
Ia lantas mengatakan, "Kalau beliau mau kunjungan ke luar negeri, ya, saya kira urusan negara nomor satu."
Sementara itu, Ganjar memastikan bahwa dirinya akan hadir pada HUT PDI Perjuangan. "Datang dong," ucap Ganjar.
Baca juga : Pengamat: Jokowi Merasa Bukan Lagi Bagian dari PDIP
Sebelumnya, Senin (8/1), Presiden RI Joko Widodo mengaku belum mendapatkan undangan untuk menghadiri perayaan HUT Ke-51 PDI Perjuangan pada hari Rabu (10/1).
"Belum dapat undangan," kata Jokowi singkat usai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin.
Jokowi mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan awak media apakah akan menghadiri ulang tahun partai yang mengusungnya menjadi presiden selama dua periode itu.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan ke luar negeri bertepatan dengan perayaan HUT Ke-51 PDI Perjuangan.
"Ada rencana memang ke beberapa negara ASEAN, tetapi kepastiannya nanti saya sampaikan lagi," kata Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (5/1).
Menurut Ari, Presiden Jokowi kemungkinan tidak akan menghadiri HUT Ke-51 PDI Perjuangan jika memang ada lawatan ke luar negeri.
Perayaan HUT PDI Perjuangan kali ini akan digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, mengusung tema Satyam Eva Jayate yang berarti kebenaran pasti menang.
Acara tersebut akan dibuka dengan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (Ant/Z-4)
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved