Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DETASEMEN Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap sebanyak 142 tersangka terorisme selama periode awal Januari hingga Desember 2023.
"Ada 142 tersangka yang telah diamankan oleh Densus 88 sepanjang tahun 2023," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Rabu (20/12).
Ramadhan menyebut ratusan tersangka teroris itu terlibat dalam dugaan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme.
Baca juga : Densus 88 Tangkap 4 Tersangka Teroris di Riau
Menurut Ramadhan, sebanyak 16 tersangka saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan 101 tersangka sedang dalam tahap penyidikan. Lalu, sebanyak 23 tersangka berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan dua tersangka meninggal dunia.
"Dan ada 2 tersangka yang meninggal dunia dalam penegakan hukum ya, dilakukan penegakan hukum oleh Tim Densus 88," ujar dia.
Sementara itu terkait jaringan terornya, Ramadhan menyebutkan para teroris yang ditangkap berasal dari berbagai organisasi.
Baca juga : Densus 88 Tangkap 6 Tersangka Teroris di Kalbar dan Sumsel
Beberapa di antaranya sebanyak 29 tersangka jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau Anshor Daulah (AD), sebanyak 49 tersangka jaringan Abu Oemar (AO).
Kemudian, sebanyak tujuh orang jaringan Jamaah Anshorut Syariah (JAS), sebanyak 50 tersangka jaringan Jamaah Islamiyah (JI), tujuh orang jaringan Jamaah Anshorut Syariah (JAS), serta lima Negara Islam Indonesia (NII).
"Kemudian berdasarkan jenis kelamin tersangka dari 142 tersangka, 138 pria dan 4 wanita," tuturnya. (Fik/Z-7)
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved