Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA Pejabat dan Satu Staf Pemerintah Provinsi Maluku Utara, diseret petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bandara Sultan Babullah Ternate, menuju ke Jakarta, Selasa (19/12) pagi tadi, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.
Ketiga pejabat tersebut dibawa ke Gedung Putih Jakarta terkait dugaan gratifikasi dan jual-beli jabatan.
Ketiga pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dibawa Tim KPK tersebut yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Daud Ismail, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Imran Yakub, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Ridwan Arsan.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara Ditangkap KPK di Sebuah Hotel di Jakarta
Selain 3 Kepala Dinas, KPK juga membawa 1 Staf Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Maluku Utara. Mereka terlihat sekitar pukul 07.00 Waktu Indonesia Timur di Bandara Sultan Babullah Ternate bersama Tim KPK, yang diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.
Sementara itu, jelang beberapa saat, terpantau Istri Gubernur Maluku Utara, Faonia Djauhar Kasuba bersama anaknya Nazlatan Ukhra Kasuba, terlihat tiba di Bandara sekitar pukul 08.00 WIT.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara dan 14 Orang Lain Terjaring OTT KPK
Keluarga Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba ini akan berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Batik Air. Saat dimintai keterangan, Anak Gubernur Maluku Utara, meminta do'a kepada masyarakat Maluku Utara terkait dugaan kasus yang dialami sang Ayah.
Atas dugaan Gratifikasi dan jual-beli jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku ini, KPK menyegel dan menggeledah sejumlah Kantor Dinas, di antaranya, Kantor Bappeda, Kantor BPKAD, Kantor Dinas PUPR, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Perkim, dan Ruang Kerja Gubernur Maluku Utara. (MGN/Z-4)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Waspada terhadap peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bersifat fluktuatif, yang dapat terjadi pada pagi, siang atau sore, malam, hingga dini hari.
Program penghijauan skala besar ini dinyatakan berhasil oleh Kementerian Kehutanan setelah memenuhi indikator ketat, termasuk persentase tumbuh tanaman yang mencapai 95,16%.
Bantuan berupa 2.000 tas sekolah dan 500 topi bagi anak-anak di Maluku Utara.
Kesuksesan Maluku Utara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa menjadi contoh penting bagi Indonesia dalam mempercepat hilirisasi.
Pemerintah pastikan daerah dan UMKM mendapat porsi terbesar dari nilai tambah investasi, menjadikan daerah 'tuan di negeri sendiri'.
Di Ambon, Dubes Brazier mengunjungi Pemakaman Commonwealth di Ambon, untuk meletakkan karangan bunga di tugu peringatan bagi warga Australia yang gugur dalam peperangan di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved