Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEBANYAK 15 orang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara, Senin (18/12). Salah satu orang yang diamankan Lembaga Antirasuah itu ialah Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
“Benar Gubernur Maluku Utara, dan beberapa pejabat lainnya, serta pihak swasta,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (18/12).
Penangkapan terjadi di Jakarta Selatan, dan Ternate. Mereka semua kini masih dimintai keterangan oleh tim tangkap tangan.
Baca juga: KPK Segel Ruang Pribadi Gubernur Maluku Utara
“Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap,” ujar Ali.
KPK belum bisa memerinci kronologi perkara dalam penangkapan ini. Tapi, Lembaga Antirasuah sudah mengonfirmasi tidak pidana dalam kasus ini yakni terkait jual beli jabatan, dan pengadaan barang dan jasa.
Baca juga: Pernyataan Penetapan Tersangka Dipermasalahkan, Alexander: Biarin Saja, Ada Bukti
“Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai,” ucap Ali.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam saat melakukan OTT. Status hukum mereka akan dipaparkan dalam konferensi pers nanti. (Z-3)
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved