Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan, Senin (18/12) sore.
“Tempat penangkapan di sebuah hotel di Jakarta Selatan,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (19/12).
Ali enggan merinci nama hotel yang menjadi lokasi penangkapan. Ia juga tidak membeberkan pihak-pihak yang ditangkap bersama dengan Abdul. Namun, KPK memastikan ada 15 orang terjaring dalam OTT kali ini.
Baca juga: Gubernur Maluku Utara dan 14 Orang Lain Terjaring OTT KPK
Upaya paksa tersebut berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan, dan pengadaan barang serta jasa. Saat ditangkap, Abdul dan sejumlah pihak tengah menyerahkan uang terkait tindak pidana tersebut.
"Mereka sedang dimintai keterangan oleh tim tangkap tangan KPK," tutur Ali.
Baca juga: KPK Segel Ruang Pribadi Gubernur Maluku Utara
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Jika sudah rampung semuanya, kronologi perkara sampai identitas pihak yang ditangkap akan dipaparkan melalui konferensi pers. (Z-11)
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menjalin komunikasi dengan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Asrul Aziz Taba, yang diketahui berada di Arab Saudi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memprioritaskan pemanggilan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat terkait pengalihan status penahanan tersangka Yaqut Cholil Qoumas.
Lippo Cikarang menegaskan bahwa perusahaan tidak terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved