Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan, Senin (18/12) sore.
“Tempat penangkapan di sebuah hotel di Jakarta Selatan,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (19/12).
Ali enggan merinci nama hotel yang menjadi lokasi penangkapan. Ia juga tidak membeberkan pihak-pihak yang ditangkap bersama dengan Abdul. Namun, KPK memastikan ada 15 orang terjaring dalam OTT kali ini.
Baca juga: Gubernur Maluku Utara dan 14 Orang Lain Terjaring OTT KPK
Upaya paksa tersebut berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan, dan pengadaan barang serta jasa. Saat ditangkap, Abdul dan sejumlah pihak tengah menyerahkan uang terkait tindak pidana tersebut.
"Mereka sedang dimintai keterangan oleh tim tangkap tangan KPK," tutur Ali.
Baca juga: KPK Segel Ruang Pribadi Gubernur Maluku Utara
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Jika sudah rampung semuanya, kronologi perkara sampai identitas pihak yang ditangkap akan dipaparkan melalui konferensi pers. (Z-11)
Mantan Penyidik KPK memberikan catatan kritis terkait prosedur penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Simak rangkuman fakta dan keterangan ahli dari pihak pemohon maupun KPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait prosedur penetapan tersangka dan kerugian negara
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved