Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar puncak perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pekan depan. Kegiatan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat.
"Kegiatan dipusatkan di Istora Senayan Jakarta pada 12 Desember 2023 sampai dengan 13 Desember 2023," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/12).
Ghufron mengatakan Hakordia kali ini mengusung tema 'Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju'. Perayaan itu sejatinya sudah digelar di banyak tempat sebelumnya.
Baca juga : YLBHI Sebut Tingkat Korupsi di Pemerintahan Jokowi sangat Masif
"Berbagai kegiatan road to Hakordia juga juga telah digelar di berbagai wilayah, diantaranya di Aceh dan Papua," ujar Ghufron.
Baca juga : Dewas KPK Beberkan Alasan Pemerasan Firli ke SYL Tidak Masuk Sidang Etik
Ghufron mengatakan Hakordia sejatinya berlangsung pada Sabtu, 9 Desember 2023. Namun, harus diundur karena tanggal itu berlangsung bukan di hari kerja.
Menurutnya, Hakordia bukan cuma seremonial belaka. Acara itu merupakan momentum refleksi dan komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya.
Ghufron juga menyebut KPK telah menggandeng sejumlah stakeholder terkait untuk memberantas korupsi tahun ini. Kerja sama yang dilakukan diharap bisa menurunkan tingkat korupsi dan mewujudkan Indonesia maju.
"KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terus berkomitmen dan berupaya keras dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," ucap Ghufron.
KPK berharap masyarakat ikut menghadiri kegiatan Hakordia di Istora Senayan pekan depan. Kehadiran seluruh pihak bisa menjadi penyemangat dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. (Z-8)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman tercatat memiliki kekayaan bersih sekitar Rp12,03 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025.
Penyegelan dilakukan dengan memasang garis segel pada pintu kedua ruangan tersebut.
SETELAH OTT KPK di Cilacap, Jawa Tengah, para pejabat Pemkab Cilacap termasuk Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama pejabat lainnya diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan suap proyek. Sebanyak 27 orang diperiksa intensif dan uang disita.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved