Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah jabatan Kapolda dan Wakapolda. Mutasi jabatan tertuang dalam surat telegram nomor ST/2750/XII/KEP./2023 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Dedi Prasetyo.
"Iya benar (mutasi jabatan itu)," kata Dedi saat dikonfirmasi, Jumat (8/12).
Adapun, salah satu perwira tinggi (Pati) Polri yang kena mutasi adalah anak mantan Kapolri, Da'i Bachtiar, yaitu Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Adi vivid didapuk menjadi Wakapolda DIY.
Baca juga: Pengamat Minta Butet Kartaredjasa tidak Lakukan Provokasi
Ia sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri. Kursi Dirtipidsiber Bareskrim Polri yang ditinggal Adi Vivid kini diduduki Himawan Bayu Aji.
Berikut daftar Kapolda dan Wakapolda yang dirotasi:
Kapolda
Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Johanis Asadoma dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Misinter Divhubinter Polri. Jabatan Kapolda NTT dipercayakan kepada Daniel Tahi Monang Silitonga yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat.
Baca juga: Aiman Witjaksono: Pasal yang Dikenakan Luar Biasa Berat
Jabatan Kapolda Papua Barat yang ditinggalkan Daniel kini diemban Johnny Eddizon Isir.
Setyo Boedi Moempoeni Harso dimutasi dari jabatan Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Brimob untuk persiapan penugasan di luar struktur. Kursi Kapolda Sulsel yang kosong diisi Andi Rian Djajadi.
Sebelumnya, Andi Rian menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel). Dengan pindahnya Andi, jabatan Kapolda Kalsel akan diisi Winarto yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Baintelkam Polri yang bertugas pada Badan Intelijen Keamanan (BIN).
Tabana dimutasi dari kursi Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) ke Analis Kebijakan Utama Bidang STIK Lemdiklat Polri.
Kapolda Kepri akan diduduki Yan Fitri Halimansyah. Dengan menempati posisi itu pangkat Yan Fitri akan naik menjadi bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen).
Wakapolda
Jabatan Wakapolda DIY yang ditinggal Brigjen Raden akan diisi Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Adi Vivid sebelumnnya menjabat Dirtipidsiber Bareskrim Polri.
Agus Suryonugroho menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah (Jateng) menggantikan Brigjen Abioso Seno Aji. Agus sebelumnya Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng.
Yudawan Roswinarso didapuk menjadi Wakapolda Kalimantan Timur (Kaltim). Dia menggantikan Mujiyono yang kini menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri.
Wakapolda Jambi yang ditinggalkan Yudawan Roswinarso akan diisi Edi Mardianto. Ia sebelummya menjabat sebagai Wakapolda Sumbar.
Wakapolda Sumbar akan diisi Gupuh Setiyono. Gupuh sebelumnya Kepala Biro Provos Divisi Profesi dan Pengamanan (Karo Provos Divpropam) Polri. (Z-11)
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Iwan Kurniawan memutasi 7 Kapolres dan 3 pejabat utama di lingkungan Polda Kalteng.
ATURAN yang melarang kepala daerah terpilih melakukan penggantian pejabat daerah selama enam bulan sejak pelantikannya dan harus mendapatkan persetujuan menteri, digugat ke MK
WACANA ingin melakukan mutasi atau pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) oleh Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota di Aceh menjelang berakhirnya masa jabatan mereka dinilai salah langkah.
SK tersebut diduga untuk menutupi adanya mal administrasi dalam SK rotmut sebelumnya yang tidak mematuhi masa berlaku Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengajar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan mutasi atau penggantian pejabat oleh kepala daerah petahana menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) melanggar undang-undang.
Mentan Andi Amran merotasi sejumlah pejabat di Kementan
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved