Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PERUBAHAN posisi kembali terjadi di lingkup Kementerian Pertanian. Kali ini, pergeseran meliputi sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Jakarta, Jumat (9/8),
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Idha Widi Arsanti yang menjadi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), menggantikan posisi Dedi Nursyamsi.
Baca juga : Mentan Optimistis Merauke Jadi Lumbung Pangan Indonesia Timur
Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan jika mutasi dan rotasi adalah biasa. Ditegaskannya, hal yang penting adalah pengabdian pada negara. Ia juga mengingatkan para pejabat akan tantangan yang harus dihadapi.
Baca juga : Mentan Optimis Pertanian Indonesia akan Kembali Swasembada
"Kita menghadapi tantangan yang luar biasa dari climate change, El Nina dan Krisis Pangan untuk mewujudkan swasembada pangan dalam 3 tahun," katanya.
Amran berharap seluruh insan pertanian memberikan yang terbaik, termasuk kepada pejabat yang baru dilantik.
Baca juga : Kementan Gandeng UGM dan IPB Ciptakan Varietas Unggul
"Kita perlu usaha yang terbaik, setiap perubahan dan perpindahan ada hikmahnya. Saya pesankan lakukan yang terbaik untuk para pejabat yang baru dilantik," ujarnya.
Baca juga : Mentan RI dan Vietnam Sepakat Kerja Sama Teknologi Lahan Rawa
"Ada 13 provinsi yang diharapkan dapat menjadi solusi krisis pangan ini yang harus digenjot produksi nya. Dan itu merupakan tanggung jawab kita," tukasnya.
Berikut daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian yang dilantik :
Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional : Nasrullah,
Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian : Suwandi,
Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian : Prihasto Setyanto,
Staf Ahli Infrastruktur Pertanian : Ali Jamil
Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian : Andi Nur Alamsyah,
Dirjen Tanaman Pangan : Yudi Sastro,
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan : Agus Suganda, dan
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian : Idha Widi Arsanti. (Z-8)
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Iwan Kurniawan memutasi 7 Kapolres dan 3 pejabat utama di lingkungan Polda Kalteng.
ATURAN yang melarang kepala daerah terpilih melakukan penggantian pejabat daerah selama enam bulan sejak pelantikannya dan harus mendapatkan persetujuan menteri, digugat ke MK
WACANA ingin melakukan mutasi atau pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) oleh Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota di Aceh menjelang berakhirnya masa jabatan mereka dinilai salah langkah.
SK tersebut diduga untuk menutupi adanya mal administrasi dalam SK rotmut sebelumnya yang tidak mematuhi masa berlaku Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengajar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan mutasi atau penggantian pejabat oleh kepala daerah petahana menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) melanggar undang-undang.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini pemerintah telah siap untuk mengirimkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 ribu ton ke Palestina.
Peruri memperkenalkan pendekatan smart farming yang memungkinkan pemantauan kondisi lahan secara real-time.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
LSPR Institute of Communication and Business Jakarta melalui mahasiswa Batch 26 Kelas Excellence mendukung kegiatan pertanian perkotaan di Kampung Anggur RT 09, Jakarta Timur
APAPTF merupakan federasi yang secara aktif terlibat langsung dengan pemerintah Pakistan, dianggap sebagai perwakilan resmi dari seluruh insan pertanian yang ada di negara tersebut.
Dwikorita juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merespons dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved