Demam Mutasi di Sisa Masa Jabatannya, Pj Kepala Daerah di Aceh Dianggap Salah Langkah

WACANA ingin melakukan mutasi atau pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) oleh Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota di Aceh menjelang berakhirnya masa jabatan mereka dinilai salah langkah. Jika terjadi, hal itu dianggap sebuah pemaksaan kehendak dan bahkan akan berpengaruh terhadap kenerja bupati/wali kota terpilih serta bisa menimbulkan polarisasi.

Pj kepala daerah hendaknya jangan menyandera kebebasan melaksanakan visi misi kepala daerah terpilih. Kementerian Dalam Negeri pun diharap tidak mengizinkan atau menegur bila isu keserakahan ini benar adanya. 

Pernyataan itu disampaikan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh, Effendi Hasan, menanggapi adanya wacana atau keinginan pj bupati/walikota di Aceh untuk melakukan mutasi beberapa pejabat eselon atau Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Kepala Dinas.

Baca juga : Rotasi Mutasi Diduga Janggal, Staf Ahli Pemkab Bandung Barat Gugat Pj Bupati

Pj Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal, dirumorkan paling santer disebut-sebut ingin menggantikan belasan pejabat setingkat kepala dinas dan pejabat lainnya di akhir jabatannya yang tersisa 1-2 bulan lagi. 

Padahal, Almuniza yang juga menjabat sebagai Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh itu baru dilantik oleh Pj Gubernur Aceh Safrizal sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh belum sampai sebulan lalu, yaitu tepatnya pada Kamis (12/12/2024). Almuniza pun dinilai belum cukup efektif menilai atau membina para pejabat di bawah kepemimpinannya. 

Kepada Media Indonesia, Effendi mengatakan wacana ingin melakukan mutasi atau pergantian pejabat setingkat kepala dinas atau eselon lainnya bukanlah tindakan terpuji. Itu merupakan tindakan yang tidak efektif dalam sisa jabatannya sendiri sudah mau berakhir. 

Baca juga : Petahana Mutasi Pejabat Langgar UU Pilkada

"Biarlah bupati/wali kota atau gubernur terpilih hasil Pilkada 27 November 2024, lalu yang akan menyusun atau mengangkat kabinetnya sendiri. Agar di antara mereka lebih nyaman dan bekerja," tutur Effendi, Minggu (5/1).

Effendi yang juga Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Politik USK itu juga mengungkapkan, keinginan memutasi pejabat oleh Pj kimpinan daerah sekarang hanya mengundang permasalahan baru nantinya. Misalnya pejabat eselon yang akan dilantik belum tentu sepadan dengan bupati/wali kota terpilih. 

Ini dinilainya juga akan menjadi bumerang terhadap kinerja membangun daerah nantinya. Apalagi pejabat eselon yang ingin diangkat baru bisa diganti kembali oleh kepala daerah terpilih setelah dua tahun kemudian. 

Baca juga : Andi Amran Rotasi Sejumlah Pejabat di Kementan

"Kalau seperti ini, waktu dua tahun kan sudah hampir setengah periode masa pemerintahan. Luar biasa jadinya," tutur Effendi. 

Menurut Effendi, yang perlu dilakukan Pj gubernur, Pj bupati, termasuk Pj Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal, adalah mengajak atau mengundang kepala daerah terpilih dalam berbagai hal dan kegiatan strategis sedang berjalan. Ini penting supaya apa yang dilakukan penjabat pimpinan sementara sekarang lebih sesuai dengan metode kepemimpinan para kepala daerah terpilih. 

Jangan sampai penjabat sekarang yang masa jabatannya tinggal menghitung hari, enggan mengajak pimpinan terpilih dalam hal program atau kebijakan penting. Apalagi, kondisi pemerintahan sekarang sampai tidak dikuasai oleh pemimpin efektif ke depan. 

Baca juga : Rotasi Pejabat Polri: Kapolda Baru Tugas di Enam Provinsi, 157 Pejabat Dimutasi

Pada bagian lain, isu liar terkait keinginan Pj Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal, yang ingin melakukan penggantian pejabat pimpinan tinggi setingkat kepala dinas semakin santer berkembang sejak dua pekan terakhir. Berbagai dugaan kepentingan muncul di kalangan warga Ibu Kota Provinsi Aceh itu. 

Ada yang mengatakan Pj Wali Kota  Banda Acehyang baru memimpin belum satu bulan itu ingin mengangkat kelompok atau orang dekatnya untuk masuk di OPD Kota Banda Aceh ke depan. Sebagian lagi menyebut Almuniza ingin mencari pengaruh lebih di lingkungan pemerintahan ke depan. 

"Kalau tuduhan ini benar, apa juga sebelumnya dia mengatakan bertekad membawa Banda Aceh menjadi kota lebih bersih, maju, dan mencerminkan identitas ibu kota provinsi istimewa. Semoga itu hanya kabar yang hilang tertelan bumi," tutur seorang warga Kota Banda Aceh. (MR/J-3)