Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin meminta seniman Butet Kartaredjasa tidak melakukan provokasi dan memojokan pihak tertentu dalam aktivitas kesenian dan kebudayaan.
Pasalnya, pihak produksi dan kepolisian telah menyatakan tidak ada intimidasi terkait gelaran pentas berjudul Musuh Bebuyutan, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (1/12).
"Dalam konteks tertentu seniman silakan berpolitik, setiap individu memiliki hak berpolitik. Tapi, tidak boleh memprovokasi atau menyudutkan pihak tertentu," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/12).
Baca juga: 6 Juta Warga Jakarta Diajak Timnas Amin Tolak RUU DKJ
Menurut dia, proses perijinan yang dilakukan penyelenggara pentas teater, PT Kayan Production, merupakan hal yang lazim dilakukan, bukan bagian dari keberpihakan atau intervensi kelompok tertentu. Buktinya, pementasan teater yang dilakoni Butet Kartaredjasa berjalan tanpa hambatan dan gangguan.
"Kejadian seperti itu, jangan sampai terulang. Seniman punya hak berpolitik, punya hak menyampaikan sikap dan ekspresi. Tapi, harus berjiwa negarawan. Gunakan politik keadaban, politik jalan tengah yang bisa mencerahkan, jangan melakukan provokasi yang membuat stabilitas menjadi runyam," harap Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Sebelumnya, seniman Butet Kartaredjasa dan penulis naskah teater Agus Noor mengaku mendapat intimidasi dari polisi saat menggelar pertunjukan di TIM Jakarta. "Bukan pelarangan, tapi intimidasi," kata Butet, Selasa (5/12).
Namun, penyelenggara pentas teater, PT Kayan Production membantah ada intimidasi polisi saat agenda itu berlangsung. Mereka menegaskan tidak ada intervensi dari manapun terkait pementasan teater yang dilakoni Butet Kartaredjasa itu.
"Hanya mau menyampaikan, saya memang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Tidak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut,” kata Sekretariat PT Kayan Production, Indah, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12).
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan pihak kepolisian selalu melakukan pengamanan dalam setiap acara pentas budaya di TIM. Termasuk, acara yang melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Jakarta Pusat, baik itu berupa seni budaya dan sebagainya, tentunya kami harus menjamin kegiatan tersebut berlangsung dengan aman,” kata dia
Susatyo juga memastikan, pihaknya tidak mencampuri setiap aktor maupun materi acara. "Personel yang dikerahkan untuk pengamanan hanya berkoordinasi dengan penyelenggara acara terkait izin, dengan satpam terkait pengamanan dan pengaturan lalu lintas jika diperlukan," tandasnya. (RO/J-2)
Musisi Sal Priadi siap menggelar kembali Memomemoria, sebuah festival multidisiplin yang melibatkan banyak cabang kesenian.
PELESTARIAN kesenian Kentrung Jepara harus terus diupayakan demi menyelamatkan kearifan lokal yang memiliki nilai budaya tinggi itu dari kepunahan.
Tari Topeng Juntinyuat asal Indramayu sukses memukau pengunjung saat tampil di Cultural Performance Stage dalam gelaran Osaka World Expo pada 28-29 Agustus lalu.
Lestari Moerdijat mengatakan inisiatif masyarakat berkesenian harus mendapat dukungan demi melestarikan kebudayaan nasional yang mampu memperkuat identitas dan persatuan bangsa.
IKATAN Keluarga Minangkabau (IKM) mengelar turnamen Golf Open memperebutkan piala bergilir Menteri Kebudayaan di Permata Sentul Golf Club, Bogor, Jawa Barat
Konsep yang dihadirkan beragam seperti teater, karya seni hingga pameran keindahan dari lokasi wisata yang ada.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved