Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya untuk segera melakukan penahanan terhadap Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada panggilan kedua sebagai tersangka, Rabu (6/12) pekan ini.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan penahanan harus dilakukan agar spekulasi publik terkait kepolisian yang takut dengan Firli terbukti tidak benar.
"IPW mendesak Polda Metro segera menahan Firli Bahuri pada pemeriksaan yang kedua agar masyarakat tidak menilai Polda terlihat takut pada Firli," kata Sugeng saat dihubungi, Senin (4/12).
Baca juga: Kapolri Serahkan Penahanan Firli ke Penyidik
Polda Metro, menurutnya, tidak perlu khawatir dengan isu yang beredar bahwa Firli akan melakukan serangan balik jika melakukan penahanan. Menahan Firli pada pemeriksaan kedua adalah momen yang tepat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mengagendakan pemeriksaan kedua terhadap Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan bakal dilakukan pada Rabu (6/12) pekan ini di Gedung Bareskrim Polri.
Baca juga: Polda Metro kembali Periksa Firli sebagai Tersangka pada Rabu Pekan Ini
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan surat panggilan telah dilayangkan dan diterima pihak Firli pada Minggu (3/12). (Z-11)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
PENYIDIK Polda Metro Jaya bakal kembali memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo sebagai saksi terkait laporan tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
TPUA meminta agar forum gelar perkara turut melibatkan Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan pelapor utama Rismon Hasiholan Sianipar.
Roy mengaku tidak mangkir dari panggilan tersebut. Karena, ia tidak menerima surat panggilan dari penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Polda Metro Jaya menyelidiki kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sudah 49 saksi diperiksa
Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi guna meningkatkan kinerja dan regenerasi di tubuh Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved