Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menyebut Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menambah deretan nama perwira tinggi (Pati) Polri yang terjerat kasus hukum. Sebagaimana diketahui, Firli merupakan pensiunan Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal polisi bintang tiga.
"FB menambah deret nama-nama perwira tinggi Polri yang terjerat kasus hukum dalam setahun terakhir ini. Sebelumnya ada Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan dan menghalangi penyelidikan. Kemudian, Teddy Minahasa dalam kasus jual beli barang bukti narkoba dan masih ada nama-nama lain," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (1/12).
Bambang memandang perbuatan Firli dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berimplikasi kepada Korps Bhayangkara. Sebab, purnawirawan itu merupakan kader terpilih dari Polri.
Baca juga: Penyidik Disarankan Langsung Tahan Firli Bahuri usai Diperiksa sebagai Tersangka
"Dengan perilaku korupsi, dan ada upaya untuk menghindar dari proses hukum yang tak patut, tentu berdampak pada citra kepolisian," imbuhnya.
Melihat perbuatan para Pati Polri ini, baik Firli, Ferdy Sambo, dan Teddy Minahasa, Bambang mengartikan tingginya pangkat maupun pendidikan SDM, tidak selalu berbanding lurus dengan etika dan moralitas.
"Dari berbagai kasus tersebut, harusnya Polri melakukan evaluasi terkait manajemen karir dan pengembangan sumber daya manusia. Harus ada sistem yang bisa memastikan bahwa SDM yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritaslah yang layak mendapat pangkat tinggi, bukan sekadar bagi-bagi pangkat dan jabatan berdasar pertimbangan gerbong-gerbong atau faksi bahkan pertimbangan materi," tegas Bambang.
Baca juga: MAKI: Firli Jadi Salah Satu Alasan Utama Jebloknya Kinerja KPK
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini pun tidak menaruh banyak harapan kepada Polri untuk berbenah, terutama dalam tindak pidana korupsi. Dia pesimistis mengingat banyaknya kasus yang terjadi di institusi tersebut dalam dua tahun terakhir.
"Melihat pola promosi jabatan yang terjadi di Polri, rasanya sangat susah untuk berharap banyak Polri bisa melakukan perbaikan," tandasnya. (Z-11)
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved