Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung), khususnya Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) akan memantau penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 melalui system ACC Posko Pemilu Kejaksaan. Pemeriksaan itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pesta demokrasi.
"Khususnya terkait dengan dana kampanye," kata Jamintel Reda Manthovani dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/11).
Reda mengatakan Kejaksaan akan membuka ruang hotline kepada publik. Guna memudahkan masyarakat melapor bila menemukan pelanggaran.
Baca juga: Sopir Sadikin Rusli Diperiksa usut Korupsi BTS Kemenkominfo
"Jika menemukan adanya penyimpangan/pelanggaran penyelenggaraan tahapan pemilu untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan," ujar Reda.
KPU RI menetapkan jadwal kampanye Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. KPU juga mengatur jadwal kampanye Pilpres jika terjadi putaran kedua, yaitu pada 2-22 Juni 2024.
Baca juga: Prabowo Jamin Fasilitas Negara Tak Dimanfaatkan untuk Menang Bersama Gibran
Untuk diketahui, ada tiga pasangan calon (Paslon) pada Pilpres 2024. Yakni Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo- Mahfud MD. (Z-3)
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Strategi Kejaksaan menelusuri fenomena regulatory capture atau penyanderaan kebijakan oleh kepentingan vendor sangat krusial dalam kasus ini.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.
Diperlukan peningkatan pengawasan, penerapan teknologi mutakhir, serta kontrol operasional pertambangan yang lebih terpadu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved