Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung), khususnya Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) akan memantau penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 melalui system ACC Posko Pemilu Kejaksaan. Pemeriksaan itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pesta demokrasi.
"Khususnya terkait dengan dana kampanye," kata Jamintel Reda Manthovani dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/11).
Reda mengatakan Kejaksaan akan membuka ruang hotline kepada publik. Guna memudahkan masyarakat melapor bila menemukan pelanggaran.
Baca juga: Sopir Sadikin Rusli Diperiksa usut Korupsi BTS Kemenkominfo
"Jika menemukan adanya penyimpangan/pelanggaran penyelenggaraan tahapan pemilu untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan," ujar Reda.
KPU RI menetapkan jadwal kampanye Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. KPU juga mengatur jadwal kampanye Pilpres jika terjadi putaran kedua, yaitu pada 2-22 Juni 2024.
Baca juga: Prabowo Jamin Fasilitas Negara Tak Dimanfaatkan untuk Menang Bersama Gibran
Untuk diketahui, ada tiga pasangan calon (Paslon) pada Pilpres 2024. Yakni Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo- Mahfud MD. (Z-3)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved