NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ganjar Sebut Rapor Pemerintahan Jokowi Jeblok

Lina Herlina

18/11/2023 12:46

Ganjar Sebut Rapor Pemerintahan Jokowi Jeblok — Capres Ganjar Pranowo(MI)

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini jeblok. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (IKA UNM), di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11).

"Dengan adanya kasus di MK, nilainya jeblok. Dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Niainya jeblok," ujar Ganjar.

Ganjar melihat saat ini ada kemarahan dan kecemasan, serta kegelisahan yang hadir di masyarakat akibat kasus di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Warga Cilacap Dukung Ganjar-Mahfud Lewat Pesta Rakyat

"Saya kira itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial dan kemudian hadir untuk semua. Itu sesuatu yang penting," serunya.

Ganjar juga berpandangan, sekarang, hukum di Indonesia yang semula disebutnya punya nilai 7-8, kali ini kurang dari angka itu.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Aiman Punya Bukti Oknum Polisi tidak Netral

"Faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi," tegasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun berkomitmen untuk membawa kondisi hukum di Tanah Air kembali ke jalan yang benar. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika

Berita Lainnya

Tom Lembong Ungkit Kebijakan Impor Gula telah Disetujui Jokowi dan Lintas Kementerian
09/7/2025 17:12
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
Sinyal Jokowi Gabung PSI, Golkar Sebut Punya Kalkulasi Politik Sebelum Menentukan
27/3/2025 13:52
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Gaya Diplomasi Personal Prabowo Dapat Perkuat Indonesia di Tingkat Global
27/1/2025 15:42
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Tim Hukum PDIP Sebut Hasto Ditarget Harus Masuk Penjara
09/1/2025 17:43
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hasto Harus Buka Video Skandal Elite Politik Agar Tak Ada Politik Sandera
30/12/2024 09:00
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
PDIP Sebut KPK Harusnya Fokus Cari Harun Masiku, bukan Tersangkakan Hasto
29/12/2024 20:37
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ajukan Judicial Review Pasal 65 UU PDP ke MK
08/8/2025 08:52
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
FPE KSBSI PT Freeport Indonesia Ajukan Uji Materi UU P2SK ke MK
06/8/2025 20:49
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal
05/8/2025 14:11
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
MK Sidangkan Uji Materi Terkait Rangkap Jabatan Wamen
31/7/2025 20:06
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
MK Kabulkan Uji UU PDP, Negara Wajib Lindungi Data Pribadi Warga
30/7/2025 18:54
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Menteri dan Wamen
30/7/2025 18:19
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum

LOAD MORE

Opini

Wakaf Uang Merah Putih Dana Abadi 80 Tahun Kemerdekaan RI
09/8/2025 19:16
Kemandirian Berpikir di Negeri para Pemberani: Catatan dari Rakernas Partai NasDem
09/8/2025 10:43
Artificial Intelligence dan Pendidikan Berbasis STEM
08/8/2025 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00
Dalil Keberatan atas Putusan Vonis Pidana Korupsi Importasi Gula dan Peluang Bebasnya Tom Lembong
28/7/2025 05:00
Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved