Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023. Papua menjadi salah satu wilayah yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan Hakordia diperingati sebagai semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, kinerja penegak hukum maupun pemerintah dalam menghapuskan sikap korup harus bisa dirasakan masyarakat.
"Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Rabu (15/11).
Baca juga: Di ASEAN-PAC 2023, Firli Bicara Pentingnya Pendidikan Antikorupsi
Johanis menyebut pemberantasan korupsi yang baik bakal memberikan imbas positif bagi masyarakat. Salah satunya yakni pembangunan yang berjalan dengan maksimal. "Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah," ujar Johanis.
Johanis juga meminta seluruh pemerintah daerah memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi dalam momen Hakordia tahun ini. Memaksimalkan sistem pencegahan diyakini sebagai solusi jitu.
Baca juga: KPK Undang Polda Metro Jaya dan Mabes Polri Bahas Kasus Pemerasan SYL
"Kinerja pemberantasan korupsi di daerah belum lah optimal. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pemda, namun tidak sedikit agenda yang belum selesai. Perlu upaya konsisten untuk membangun dan mempertahankan ekosistem antikorupsi di daerah," ucap Johanis.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah maupun penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sebab, kata dia, harus diemban oleh semua pihak.
Dia juga meminta seluruh pihak memahami bahaya korupsi. Penegasan dinilai perlu karena dampak tindakan kotor itu dirasakan banyak orang.
"Sebab, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan penghambat perkembangan berkelanjutan," tutur Ridwan. (Z-3)
Dalam kesepakatan yang dibangun, KPK dan ICAC Hong Kong sepakat saling bertukar ilmu dan informasi terkait penanganan kasus korupsi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pemerintah
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved