Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
POLITISI PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean mendukung para tokoh budaya dan lintas agama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) untuk terus mengingatkan pemerintah agar menjaga nilai-nilai demokrasi.
Menurutnya perlu kekuatan besar dari masyarakat yakni melalui tokoh bangsa tersebut agar bisa menekan pemerintah yang saat ini condong bersikap tidak netral menjelang Pilpres 2024.
"Apa yang disampaikan Majelis Permusyawaratan Rembang itu sangat benar. Saat ini perlu ada kekuatan yang mengingatkan Jokowi secara riil. Ada kekuatan yang mengingatkan secara keras ya bahwa apa yang dilakukan Jokowi sekarang ini adalah upaya yang disadari atau tidak akan merusak sendi-sendi demokrasi, tatanan hukum di negara kita ini," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (12/11).
Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus
Ferdinand mengataka, PDIP sependapat dengan MPR. Saat ini, secara kasat mata demokrasi Indonesia telah dibajak oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu, khususnya dari unsur pemerintahan.
Bahkan dia menilai bahwa Joko Widodo dan keluarganya begitu berambisi untuk berkuasa, sehingga segala hal dihalalkan termasuk mengintervensi proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini hanya kelompok kecil saja yang membajak terutama keluarga dari Pak Jokowi melakukan pembajakan terhadap demokrasi demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Ini sangat memprihatinkan," tegasnya.
Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak
Jokowi dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki terlihat jelas mengintervensi pihak-pihak. Tidak heran banyak keputusan baik di pemrintahan maupun di lembaga yudikatif sangat bernuansa politis.
Dia melanjutkan, sebagai negarwan, Jokowi seharusnya bisa menjamin kelangsungan demokrasi di Tanah Air. Apalagi menjelang pemilu, sikap netral dari pemerintah sangat penting untuk menjaga situasi politik nasional agar tidak gaduh.
"Saya tegas mengatakan bahwa semua kekacauan saat ini adalah karena ulah politik Pak Jokowi bukan karena yang lain," tandasnya. (Z-5)
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved