Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean mendukung para tokoh budaya dan lintas agama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) untuk terus mengingatkan pemerintah agar menjaga nilai-nilai demokrasi.
Menurutnya perlu kekuatan besar dari masyarakat yakni melalui tokoh bangsa tersebut agar bisa menekan pemerintah yang saat ini condong bersikap tidak netral menjelang Pilpres 2024.
"Apa yang disampaikan Majelis Permusyawaratan Rembang itu sangat benar. Saat ini perlu ada kekuatan yang mengingatkan Jokowi secara riil. Ada kekuatan yang mengingatkan secara keras ya bahwa apa yang dilakukan Jokowi sekarang ini adalah upaya yang disadari atau tidak akan merusak sendi-sendi demokrasi, tatanan hukum di negara kita ini," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (12/11).
Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus
Ferdinand mengataka, PDIP sependapat dengan MPR. Saat ini, secara kasat mata demokrasi Indonesia telah dibajak oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu, khususnya dari unsur pemerintahan.
Bahkan dia menilai bahwa Joko Widodo dan keluarganya begitu berambisi untuk berkuasa, sehingga segala hal dihalalkan termasuk mengintervensi proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini hanya kelompok kecil saja yang membajak terutama keluarga dari Pak Jokowi melakukan pembajakan terhadap demokrasi demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Ini sangat memprihatinkan," tegasnya.
Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak
Jokowi dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki terlihat jelas mengintervensi pihak-pihak. Tidak heran banyak keputusan baik di pemrintahan maupun di lembaga yudikatif sangat bernuansa politis.
Dia melanjutkan, sebagai negarwan, Jokowi seharusnya bisa menjamin kelangsungan demokrasi di Tanah Air. Apalagi menjelang pemilu, sikap netral dari pemerintah sangat penting untuk menjaga situasi politik nasional agar tidak gaduh.
"Saya tegas mengatakan bahwa semua kekacauan saat ini adalah karena ulah politik Pak Jokowi bukan karena yang lain," tandasnya. (Z-5)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved