Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean mendukung para tokoh budaya dan lintas agama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) untuk terus mengingatkan pemerintah agar menjaga nilai-nilai demokrasi.
Menurutnya perlu kekuatan besar dari masyarakat yakni melalui tokoh bangsa tersebut agar bisa menekan pemerintah yang saat ini condong bersikap tidak netral menjelang Pilpres 2024.
"Apa yang disampaikan Majelis Permusyawaratan Rembang itu sangat benar. Saat ini perlu ada kekuatan yang mengingatkan Jokowi secara riil. Ada kekuatan yang mengingatkan secara keras ya bahwa apa yang dilakukan Jokowi sekarang ini adalah upaya yang disadari atau tidak akan merusak sendi-sendi demokrasi, tatanan hukum di negara kita ini," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (12/11).
Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus
Ferdinand mengataka, PDIP sependapat dengan MPR. Saat ini, secara kasat mata demokrasi Indonesia telah dibajak oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu, khususnya dari unsur pemerintahan.
Bahkan dia menilai bahwa Joko Widodo dan keluarganya begitu berambisi untuk berkuasa, sehingga segala hal dihalalkan termasuk mengintervensi proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini hanya kelompok kecil saja yang membajak terutama keluarga dari Pak Jokowi melakukan pembajakan terhadap demokrasi demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Ini sangat memprihatinkan," tegasnya.
Baca juga : Demokrasi Dikoyak Kampus Bergerak
Jokowi dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki terlihat jelas mengintervensi pihak-pihak. Tidak heran banyak keputusan baik di pemrintahan maupun di lembaga yudikatif sangat bernuansa politis.
Dia melanjutkan, sebagai negarwan, Jokowi seharusnya bisa menjamin kelangsungan demokrasi di Tanah Air. Apalagi menjelang pemilu, sikap netral dari pemerintah sangat penting untuk menjaga situasi politik nasional agar tidak gaduh.
"Saya tegas mengatakan bahwa semua kekacauan saat ini adalah karena ulah politik Pak Jokowi bukan karena yang lain," tandasnya. (Z-5)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved