NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadi Ketua MK, Suhartoyo Miliki Harta Rp14,7 Miliar

Zubaedah Hanum

09/11/2023 13:27

Jadi Ketua MK, Suhartoyo Miliki Harta Rp14,7 Miliar — Hakim Suhartoyo(MI/Moh Irfan)

HAKIM Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028, menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan karena melanggar kode etik berat. Berapa harta kekayaan hakim Suhartoyo saat ini?

Dikutip dari LHKPN KPK, harta kekayaan Suhartoyo pada 2022 tercatat Rp14,7 miliar, naik Rp6,7 miliar jika dibandingkan LHKPN 2017 yang tercatat Rp8 miliar.

Bertambahnya harta Suhartoyo berasal dari jumlah kas dan setara kas yang naik dari Rp2,6 miliar menjadi Rp7,2 miliar. Berikut ini rincian perbedaan LHKPN hakim Suhartoyo pada tahun pelaporan 2017 dan 2022.

LHKPN 2017

Tanggal penyampaian 6 April 2018

Nama : Suhartoyo
Lembaga : Mahkamah Konstitusi
Jabatan : Hakim Konstitusi

DATA HARTA :

Tanah dan Bangunan Rp4,430,569,000
Alat transportasi dan mesin Rp910,000,000
Harta bergerak lainnya -nihil-
Surat berharga -nihil-
Kas dan setara kas Rp2,666,659,326
Utang -nihil-

Total harta kekayaan Rp8,007,228,326

LHKPN 2022

Tanggal penyampaian 14 Maret 2023
Nama : Suhartoyo
Lembaga : Mahkamah Konstitusi
Jabatan : Pimpinan tertinggi

DATA HARTA :
Tanah dan Bangunan Rp6,486,585,000
Alat transportasi dan mesin Rp810,000,000
Harta bergerak lainnya Rp188,000,000
Surat berharga -nihil-
Kas dan setara kas Rp7,264,386,796
Utang -nihil-

Total harta kekayaan Rp14,748,971,796

Ketua MK sebelumnya, Anwar Usman tercatat memiliki harta kekayaan Rp33,49 miliar pada LHKPN 2022. Sebelumnya, ketika menjadi hakim konstitusi di tahun 2017, harta kekayaan Anwar Usman cuma Rp4,89 miliar. (Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum

Berita Lainnya

Hari Pers Nasional 2026, Iwakum Tegaskan Perlindungan Hukum Pers adalah Perintah Konstitusi
09/2/2026 21:45
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
Pakar: MKMK tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan Hakim MK
08/2/2026 18:05
MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres.
Profil Adies Kadir: Rekam Jejak dan Karier Hakim MK Pilihan DPR
05/2/2026 20:21
Simak profil lengkap Adies Kadir, Hakim MK baru pilihan DPR yang dilantik 2026. Rekam jejak, pendidikan, hingga perjalanan karier dari parlemen ke MK.
Program Makan Bergizi Gratis Digugat ke MK, Pemohon Nilai Anggaran Pendidikan Terganggu
05/2/2026 19:06
Para pemohon mempersoalkan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
MK Tegaskan Independensi Hakim Baru Adies Kadir dalam Menangani Perkara PUU
05/2/2026 19:00
Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.
2 Warga Gugat Syarat Partai Politik untuk Calon DPR-DPRD ke Mahkamah Konstitusi
05/2/2026 16:52
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
OTT KPK di PN Depok, Mahkamah Agung Siapkan Pemberhentian Tidak Hormat
09/2/2026 14:07
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua MA Tegaskan tak Ada Toleransi bagi Koruptor, Pengawasan Hakim akan Dievaluasi
08/2/2026 17:39
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar Hukum: Anggaran Elemen Kunci Independensi Peradilan
29/1/2026 21:08
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Perpanjangan Usia Hakim Masuk RUU Jabatan Hakim, KY Akan Perkuat Pengawasan
29/1/2026 16:58
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
MA dan PT Pos Indonesia Gelar Finalisasi Handbook dan Review Kerja Sama 2025
29/1/2026 16:51
Rapat finalisasi ini menjadi langkah nyata bagi kedua lembaga untuk memastikan administrasi peradilan di Indonesia semakin modern, akuntabel, dan terpercaya.
124 Hakim Diusulkan KY Diberi Sanksi
28/1/2026 17:24
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.

LOAD MORE

Opini

Diplomasi Simbolik dan Ilusi Peran Moral Indonesia
09/2/2026 14:42
Membangun Ekosistem Haji-Umrah Tangguh
09/2/2026 14:32
Merawat Optimisme Bangsa
09/2/2026 14:12

LOAD MORE

Kolom Pakar

Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved