Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KESAKSIAN Ketua BEM UI (Universitas Indonesia), Melki Sedek Huang menyatakan bahwa dirinya tengah alami tindakan intimidasi dari berbagai pihak setelah mengkritisi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Melki mengaku bahwa upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk pribadinya, tapi juga pada keluarga.
Melki bercerita kalau ibundanya telah didatangi oleh aparat-aparat keamanan, mulai dari oknum TNI hingga Polri.
“Ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri,” ungkap Melki.
Baca juga: NasDem: Mestinya Anwar Usman Diberhentikan sebagai Hakim MK
Ia juga menyebut bahwa para aparat keamanan negara itu menanyakan hal-hal yang terkait dengan perilaku keseharian, mulai dari jam pulang, aktivitas saat di rumah, hingga komunikasi antara Melki dan sang ibunda.
“(Aparat keamanan) menanyakan ke ibu saya ‘Melki itu biasanya balik ke rumahnya kapan?’, “Melki itu kalau di rumah kegiatannya ngapain aja?’, ‘ibu komunikasinya gimana dengan Melki’, jadi itu beberapa kali ditanyakan,” tegasnya.
Baca juga: Pihak yang Mengintervensi Anwar Usman Patut Dibongkar ke Publik
Lebih dari itu, Ketua BEM UI tersebut juga memaparkan tindakan intimidasi dari aparat keamanan turut menyeret gurunya ketika berada di bangku sekolah. Melki mengungkapkan kalau apa yang dilakukan aparat tersebut, sama seperti apa yang dilakukan kepada keluarganya.
Meski begitu, Melki menegaskan kalau intimidasi yang menyasar dirinya adalah bentuk jalan kebenaran yang tengah dijalaninya. Ia pun menilai bahwa saat ini pemerintah sudah dalam kondisi mengkhawatirkan.
“Teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan,” pungkasnya. (RO/Z-7)
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.
Perlu dibuktikan apakah teror tersebut benar terjadi sehingga menghindari saling tuduh dan saling curiga.
Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi
KERJA sama antara Klinik BD dan Klinik GSC berakhir di ranah hukum setelah DJR melaporkan IK atas dugaan perusakan, intimidasi dan pelanggaran kerja sama.
KPK melakukan eskalasi tekanan setelah Febri Diansyah bergabung dalam tim hukum Hasto Kristiyanto
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengingatkan agar jajaran lintas kementerian hingga aparat penegak hukum untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya perayaan natal dan tahun baru 2025
Presiden juga meminta TNI-Polri untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada, dan menjaga netralitas.
Pilkada serentak salah satu bentuk dari kemerdekaan rakyat dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintah sehingga perlu adanya jaminan keamanan
Keberhasilan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Purwakarta bergantung pada kerja keras dan kewaspadaan aparat dan masyarakat.
Pemerintah perlu segera menguatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat demi mengakhiri praktik penyiksaan kepad warga sipil
Badan intelejen dan aparat penegak hukum menjadi sangat berbahaya jika disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved