Rapat Perdana MKMK, Laporan Pelanggaran Etik Dinilai Isu Berat

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melaksanakan rapat perdananya hari ini, Kamis (26/10), setelah dilantik pada Selasa (24/10). Dalam rapat tersebut, Jimly Asshiddiqie selaku anggota MKMK menilai bahwa laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi terkait putusan syarat batas usia minimal capres cawapres merupakan isu berat dan serius.

"Ini isu yang berat, isu serius, dan sangat terkait dengan jadwal waktu pendaftaran capres dan jadwal waktu verifikasi oleh KPU dan penetapan final status dari pasangan capres. Sedangkan di dalam materi laporan ada yang menuntut supaya putusan MK dibatalkan. Nah, nanti dulu soal benar tidaknya, tetapi ini menunjukkan ada kegawatan dari segi waktu," ujarnya, Kamis (26/10).

Untuk itu, MKMK harus bekerja cepat menindaklanjuti laporan tersebut. Ini mengingat laporan itu berkaitan dengan tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

Jimly juga merasa heran lantaran laporan dugaan pelanggaran etik ditujukan kepada semua hakim konstitusi. Menurutnya, sejak MK didirikan, ini kali pertama semua hakim konstitusi dilaporkan.

"Semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Jadi saudara-saudara sekalian, terlepas dari saudara ini berasal dari mana, sekarang masyarakat politik terpecah lima, kubu sini, kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara, pada marah semua. Jadi, kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia," jelas Ketua MK pertama itu.

Dia menilai perhatian publik pada kasus ini ialah hal yang bagus untuk pendidikan publik, sehingga patut disyukuri. Publik perlu mengetahui MK dan kewenangannya. Semakin besar perhatian publik pada lembaga negara itu, akan mendorong MK lebih baik lagi. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari