Jimly Sebut Polri Bisa Perbaiki Citra

EKS Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berhasil melalui tahun politik ditanah air sepanjang tahun 2023 hingga 2024. 

Dimana pada rentang tahun tersebut terdapat rangkaian pesta demokrasi berupa pemilihan umum presiden (pilpres) maupun pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia.

Ditengah berlangsungnya pesta demokrasi, Polri bahkan dituduh tidak netral. Tudingan ini menurut Jimly bisa jadi sebagai salah satu penyebab turunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.  

Baca juga : Masyarakat Disebut Tetap Berharap Polri Bisa Jadi Pengayom  

“Tingkat kepercayaan pada Polri bisa saja menurun selama 2024.  Tapi sekarang memasuki 2025,  ada kesempatan memperbaiki citra," ungkap Jimly  dalam keterangannya, Kamis (2/1).

Lebih lanjut Jimly juga optimis dibawah kepemimpinan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Prabowo dan pemerintahan yang baru ada komitmen serius dari pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung untuk kembali merebut kepercayaan masyarakat dengan tampil lebih baik.

Dalam pandangan mantan anggota DPD RI itu, dunia kehakiman sedang merana. Terutama para hakim yang bekerja di linkungan kekuasaan kehakiman.

Baca juga : DPR Minta Polri untuk Jaga Tren Positif Kepercayaan Publik 

Dunia kekuasaan kehakiman dan penegak hukum ditanah air sedang mengalami masalah serius. Maka untuk memperbaikinya menurut Jimly harus dimulai dari kepolisian dan kejaksaan.  

“Saya rasa dibawah Pak Sigit dengan pemerintahan yang baru, ada komitmen serius dari pihak kepolisian. Begitu juga Kejaksaan untuk tampil lebih baik merebut kepercayaan  publik," kata Jimly.

Sementara itu, baru-baru ini Komisi III DPR RI didalam laporan akhir tanhunnya menyatakan bahwa lembaga Kepolisian RI adalah lembaga yang paling responsive dibandingkan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang bermitra dengan Komisi III DPR RI.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dibandingkan mitra kerja lainnya, Polri adala mitra DPR yang paling responsif menindaklanjuti aduan-aduan yang disampaikan  masyarakat ke Komisi III.

Laporan yang disampaikan  umumnya menyangkut masalah profesionalisme aparat penegak hukum, pelayanan publik, hingga penyalahgunaan wewenang. (Ant/I-2)