Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSEPSI penegakan hukum dinilai memburuk. Hal itu dibeberkan dalam survei Polling Institute.
“Keadaan penegakan hukum sementara ini lebih banyak yang menilai buruk atau sangat buruk. Angkanya mencapai 42 persen,” kata peneliti Polling Institute Kennedy Muslim dalam keterangan yang dikutip Kamis (12/10).
Hal itu disebutkan Kennedy dalam rilis survei secara daring. Menurut dia, terdapat pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan pemerintah terkait kondisi penegakan hukum nasional.
Baca juga: KPK Minta Penegak Hukum Memanfaatkan Sistem Daring untuk Perkuat Koordinasi
Di sisi lain, yang menilai penegakan hukum dalam kondisi baik atau sangat baik hanya 25,8 persen responden. Ada juga yang menilai sedang, angkanya mencapai 25,4 persen.
"Sementara yang tidak menjawab sebanyak 6,8 persen," ujar dia.
Baca juga: Setelah Sumsel, KLHK Segel Perusahaan di Kalimantan karena Karhutla
Survei yang melibatkan 1.206 responden melihat penegakan hukum saat ini perlu dilakukan perbaikan. Kennedy mencontohkan soal pemberantasan korupsi.
Menurut Kennedy, persepsi masyarakat yang menilai baik dan buruk berada di level yang seimbang.
Keadaan pemberantasan korupsi terbelah kurang lebih sama besar antara yang menilai baik/sangat baik dengan elektabilitas 32,2 persen; sedang dengan elektabilitas 31,2 persen; dan buruk/sangat buruk 32,1 persen.
"Ada yang tidak menjawab sekitar 4,5 persen,” jelas Kennedy.
Survei Polling Institute dilakukan dalam rentang 1-3 Oktober 2023, menempatkan 1.206 responden melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. (MGN/Z-7)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved