Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSEPSI penegakan hukum dinilai memburuk. Hal itu dibeberkan dalam survei Polling Institute.
“Keadaan penegakan hukum sementara ini lebih banyak yang menilai buruk atau sangat buruk. Angkanya mencapai 42 persen,” kata peneliti Polling Institute Kennedy Muslim dalam keterangan yang dikutip Kamis (12/10).
Hal itu disebutkan Kennedy dalam rilis survei secara daring. Menurut dia, terdapat pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan pemerintah terkait kondisi penegakan hukum nasional.
Baca juga: KPK Minta Penegak Hukum Memanfaatkan Sistem Daring untuk Perkuat Koordinasi
Di sisi lain, yang menilai penegakan hukum dalam kondisi baik atau sangat baik hanya 25,8 persen responden. Ada juga yang menilai sedang, angkanya mencapai 25,4 persen.
"Sementara yang tidak menjawab sebanyak 6,8 persen," ujar dia.
Baca juga: Setelah Sumsel, KLHK Segel Perusahaan di Kalimantan karena Karhutla
Survei yang melibatkan 1.206 responden melihat penegakan hukum saat ini perlu dilakukan perbaikan. Kennedy mencontohkan soal pemberantasan korupsi.
Menurut Kennedy, persepsi masyarakat yang menilai baik dan buruk berada di level yang seimbang.
Keadaan pemberantasan korupsi terbelah kurang lebih sama besar antara yang menilai baik/sangat baik dengan elektabilitas 32,2 persen; sedang dengan elektabilitas 31,2 persen; dan buruk/sangat buruk 32,1 persen.
"Ada yang tidak menjawab sekitar 4,5 persen,” jelas Kennedy.
Survei Polling Institute dilakukan dalam rentang 1-3 Oktober 2023, menempatkan 1.206 responden melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. (MGN/Z-7)
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved