Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERSEPSI penegakan hukum dinilai memburuk. Hal itu dibeberkan dalam survei Polling Institute.
“Keadaan penegakan hukum sementara ini lebih banyak yang menilai buruk atau sangat buruk. Angkanya mencapai 42 persen,” kata peneliti Polling Institute Kennedy Muslim dalam keterangan yang dikutip Kamis (12/10).
Hal itu disebutkan Kennedy dalam rilis survei secara daring. Menurut dia, terdapat pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan pemerintah terkait kondisi penegakan hukum nasional.
Baca juga: KPK Minta Penegak Hukum Memanfaatkan Sistem Daring untuk Perkuat Koordinasi
Di sisi lain, yang menilai penegakan hukum dalam kondisi baik atau sangat baik hanya 25,8 persen responden. Ada juga yang menilai sedang, angkanya mencapai 25,4 persen.
"Sementara yang tidak menjawab sebanyak 6,8 persen," ujar dia.
Baca juga: Setelah Sumsel, KLHK Segel Perusahaan di Kalimantan karena Karhutla
Survei yang melibatkan 1.206 responden melihat penegakan hukum saat ini perlu dilakukan perbaikan. Kennedy mencontohkan soal pemberantasan korupsi.
Menurut Kennedy, persepsi masyarakat yang menilai baik dan buruk berada di level yang seimbang.
Keadaan pemberantasan korupsi terbelah kurang lebih sama besar antara yang menilai baik/sangat baik dengan elektabilitas 32,2 persen; sedang dengan elektabilitas 31,2 persen; dan buruk/sangat buruk 32,1 persen.
"Ada yang tidak menjawab sekitar 4,5 persen,” jelas Kennedy.
Survei Polling Institute dilakukan dalam rentang 1-3 Oktober 2023, menempatkan 1.206 responden melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. (MGN/Z-7)
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) mengkritik adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Survei The Kids Mental Health Foundation mengungkap alasan anak malas atau menolak sekolah, mulai dari rasa lelah, cemas, hingga masalah kesehatan mental.
Bukan lagi sekadar terpikat harga murah, para calon pengguna mobil listrik kini telah berevolusi menjadi konsumen yang lebih matang.
Kenaikan harga membuat konsumen di semua pasar semakin fokus pada nilai, namun di Indonesia perilaku ini berpadu dengan kebiasaan belanja yang praktis dan lokasi yang mudah dijangkau.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved