Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak keinginan Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk bertemu. Kaesang mesti menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani terlebih dahulu.
Baca juga: PDIP Disebut Hadapi Banyak Tantangan
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, bisa saja Megawati tak ingin menemui Kaesang lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingkari aturan PDIP, bahwa satu keluarga mesti satu partai.
Ujang menyebut, Jokowi maupun Kaesang sudah dianggap tidak taat asas atau mengobrak-abrik aturan di PDIP.
"Memang PSI atau Kaesang atau Jokowi dianggap tidak taat asas, sama saja itu mengacak ngacak PDIP itu dengan satu keluarga berada di partai lain, itu sama saja mengobrak-abrik aturan di PDIP. Maka dalam konteks itu bisa saja PDIP Megawati gitu ya enggan bertemu Kaesang karena dianggap Kaesang dan keluarga Jokowi," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Senin (2/10).
Baca juga: Megawati Mengaku Bingung Dengar Isu Ganjar Diduetkan dengan Prabowo
Meski begitu, Ujang menjelaskan, Megawati sudah memberikan kewenangan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan berbagai ketua umum partai politik. Menurutnya, Puan bisa dianggap sebagai tokoh sentral PDIP.
"Jadi kalau Hasto mengatakan atau menemui Puan dulu memang wajar, bagus bagus saja, ya memang Mba Puan yang menjadi tokoh sentral yang diberi wewenang oleh Megawati untuk bersilaturahmi ketum ketum partai," tuturnya.
Jika pun dihambat, Ujang menerangkan, karena Kaesang bukan selevel dengan Megawati. Artinya, Presiden kelima RI itu terlalu besar bila berhadapan dengan Kaesang.
"Ya lebih baik bertemu dengan Puan kan sama saja, jadi saya melihatnya Megawati, ya PDIP memang tidak suka dengan PSI dari dulu jadi dalam konteks itu Ketua Umum PSI wajar jika tidak ditemui oleh Megawati, tapi oleh Puan," pungkasnya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, ada tahapan untuk Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bisa bertemu dengan Megawati.
"Makanya satu-satu ya. Supaya ini kan kita ada tahapan semuanya," kata Hasto di acara Rakernas ke-IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).
Hasto mengatakan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menjadi perwakilan untuk bertemu dengan Ketum partai lain. Menurutnya ada mekanisme terkait itu. (H-3)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved