Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak keinginan Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk bertemu. Kaesang mesti menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani terlebih dahulu.
Baca juga: PDIP Disebut Hadapi Banyak Tantangan
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, bisa saja Megawati tak ingin menemui Kaesang lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingkari aturan PDIP, bahwa satu keluarga mesti satu partai.
Ujang menyebut, Jokowi maupun Kaesang sudah dianggap tidak taat asas atau mengobrak-abrik aturan di PDIP.
"Memang PSI atau Kaesang atau Jokowi dianggap tidak taat asas, sama saja itu mengacak ngacak PDIP itu dengan satu keluarga berada di partai lain, itu sama saja mengobrak-abrik aturan di PDIP. Maka dalam konteks itu bisa saja PDIP Megawati gitu ya enggan bertemu Kaesang karena dianggap Kaesang dan keluarga Jokowi," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Senin (2/10).
Baca juga: Megawati Mengaku Bingung Dengar Isu Ganjar Diduetkan dengan Prabowo
Meski begitu, Ujang menjelaskan, Megawati sudah memberikan kewenangan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan berbagai ketua umum partai politik. Menurutnya, Puan bisa dianggap sebagai tokoh sentral PDIP.
"Jadi kalau Hasto mengatakan atau menemui Puan dulu memang wajar, bagus bagus saja, ya memang Mba Puan yang menjadi tokoh sentral yang diberi wewenang oleh Megawati untuk bersilaturahmi ketum ketum partai," tuturnya.
Jika pun dihambat, Ujang menerangkan, karena Kaesang bukan selevel dengan Megawati. Artinya, Presiden kelima RI itu terlalu besar bila berhadapan dengan Kaesang.
"Ya lebih baik bertemu dengan Puan kan sama saja, jadi saya melihatnya Megawati, ya PDIP memang tidak suka dengan PSI dari dulu jadi dalam konteks itu Ketua Umum PSI wajar jika tidak ditemui oleh Megawati, tapi oleh Puan," pungkasnya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, ada tahapan untuk Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bisa bertemu dengan Megawati.
"Makanya satu-satu ya. Supaya ini kan kita ada tahapan semuanya," kata Hasto di acara Rakernas ke-IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).
Hasto mengatakan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menjadi perwakilan untuk bertemu dengan Ketum partai lain. Menurutnya ada mekanisme terkait itu. (H-3)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved