Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mulai mendata warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi Foreign Terrorist Fighters (FTF) di luar negeri. FTF adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke tanah asing untuk pelatihan terorisme serta terlibat konflik bersenjata yang biasa dikenal teroris lintas batas.
"Nah, kita mulai akan melakukan pendataan karena ini juga mandat dari PBB dan United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT)," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam acara konsolidasi kebangsaan di Jakarta dikutip Sabtu, 9 September 2023.
Menurut Rycko, mandat itu disampaikan kepada semua negara dalam rangka menghilangkan kelompok-kelompok teroris. Salah satu organisasi kemanusian yang juga ikut mendata adalah United Nations Children's Fund (UNICEF) atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baca juga: BNPT Salah Langkah Kontrol Rumah Ibadah
"Kemudian, setelah mereka data kan, warga negara-warga negara ini akan ditempatkan di masing-masing kedutaan untuk dilakukan pemulangan," ujar Rycko.
Rycko menyebut negara-negara asal wajib melakukan proses deradikalisasi terhadap warga yang menjadi FTF tersebut. Menurut Rycko, Indonesia telah masuk pada tahap itu. Namun, hanya memulangkan anak di bawa umur.
"Kebijakan pemerintah sampai saat ini kita melakukan repatriasi kepada anak-anak yang 10 tahun ke bawah," ucapnya.
Baca juga: Amnesty Indonesia Sebut Pengendalian Tempat Ibadah Munculkan Potensi Pembatasan HAM
Program Deradikalisasi
Dia menyebut pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memulangkan warga Indonesia berusia dewasa yang menjadi FTF di luar negeri. Sebab, Indonesia perlu mematangkan program deradikalisasi. Seperti tempat penampungan, pihak yang melakukan treatment, menentukan program kebangsaan, program keagamaan, dan program kesehatan pikiran.
"Karena mereka datang ke sana atas keinginan sendiri, kemudian bergabung dengan suatu kelompok terorisme dan kehidupan sehari-hari seperti itu, tidak mudah merubah mindset, merubah perilaku mereka dalam sekejap. Makanya program itu harus matang betul sebelum kita memulangkan mereka ke sini," tutur jenderal polisi bintang tiga itu.
Dalam pendataan warga menjadi FTF di luar negeri, BNPT telah membentuk Satuan Tugas (Satgas). Rycko mengaku sebagai Ketua Satgas tersebut untuk di Negara Syria, Afghanistan, dan Filipina.
"Jumlahnya bervariasi kurang lebih 300an di Syria itu yang terdata, yang termonitor sana kita, 9 orang di Afghanistan dan 8 orang di Filipina," ucap mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri itu.
(Z-9)
INDONESIA mencatatkan nihil kasus serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini, pertengahan tahun 2025. Hal itu disebut berkat peran dari berbagai pihak.
PAKAR terorisme Solahudin menyebut Indonesia saat ini berada di era terbaik dalam penanganan terorisme berkat strategi kolaboratif antara soft approach dan hard approach.
BNPT menyebut seorang perempuan yang sejatinya memiliki nilai keibuan, justru secara sengaja atau tidak sengaja menjadi aktor penting di dalam berbagai peristiwa atau aktivitas terorisme.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
GURU Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Mirra Noor Milla menyatakan Indonesia berhasil menekan aksi terorisme dengan mencatatkan nol serangan dalam dua tahun terakhir.
Insiden mengerikan terjadi saat perayaan kemenangan Liverpool di Liga Premier Inggris. Ketika sebuah mobil menabrak supporter
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved