Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mulai mendata warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi Foreign Terrorist Fighters (FTF) di luar negeri. FTF adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke tanah asing untuk pelatihan terorisme serta terlibat konflik bersenjata yang biasa dikenal teroris lintas batas.
"Nah, kita mulai akan melakukan pendataan karena ini juga mandat dari PBB dan United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT)," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam acara konsolidasi kebangsaan di Jakarta dikutip Sabtu, 9 September 2023.
Menurut Rycko, mandat itu disampaikan kepada semua negara dalam rangka menghilangkan kelompok-kelompok teroris. Salah satu organisasi kemanusian yang juga ikut mendata adalah United Nations Children's Fund (UNICEF) atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baca juga: BNPT Salah Langkah Kontrol Rumah Ibadah
"Kemudian, setelah mereka data kan, warga negara-warga negara ini akan ditempatkan di masing-masing kedutaan untuk dilakukan pemulangan," ujar Rycko.
Rycko menyebut negara-negara asal wajib melakukan proses deradikalisasi terhadap warga yang menjadi FTF tersebut. Menurut Rycko, Indonesia telah masuk pada tahap itu. Namun, hanya memulangkan anak di bawa umur.
"Kebijakan pemerintah sampai saat ini kita melakukan repatriasi kepada anak-anak yang 10 tahun ke bawah," ucapnya.
Baca juga: Amnesty Indonesia Sebut Pengendalian Tempat Ibadah Munculkan Potensi Pembatasan HAM
Program Deradikalisasi
Dia menyebut pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memulangkan warga Indonesia berusia dewasa yang menjadi FTF di luar negeri. Sebab, Indonesia perlu mematangkan program deradikalisasi. Seperti tempat penampungan, pihak yang melakukan treatment, menentukan program kebangsaan, program keagamaan, dan program kesehatan pikiran.
"Karena mereka datang ke sana atas keinginan sendiri, kemudian bergabung dengan suatu kelompok terorisme dan kehidupan sehari-hari seperti itu, tidak mudah merubah mindset, merubah perilaku mereka dalam sekejap. Makanya program itu harus matang betul sebelum kita memulangkan mereka ke sini," tutur jenderal polisi bintang tiga itu.
Dalam pendataan warga menjadi FTF di luar negeri, BNPT telah membentuk Satuan Tugas (Satgas). Rycko mengaku sebagai Ketua Satgas tersebut untuk di Negara Syria, Afghanistan, dan Filipina.
"Jumlahnya bervariasi kurang lebih 300an di Syria itu yang terdata, yang termonitor sana kita, 9 orang di Afghanistan dan 8 orang di Filipina," ucap mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri itu.
(Z-9)
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
WNI tersebut saat ini ditempatkan di fasilitas penahanan khusus anak atau remaja, mengingat yang bersangkutan masih di bawah umur.
Konflik AS-Venezuela tidak hanya mengguncang stabilitas internal Venezuela, tetapi juga memunculkan kekhawatiran luas terkait berbagai hal, termasuk keselamatan WNI di sana.
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu krisis geopolitik. DPR RI menegaskan keselamatan WNI di Venezuela harus jadi prioritas utama.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved