Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mulai mendata warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi Foreign Terrorist Fighters (FTF) di luar negeri. FTF adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke tanah asing untuk pelatihan terorisme serta terlibat konflik bersenjata yang biasa dikenal teroris lintas batas.
"Nah, kita mulai akan melakukan pendataan karena ini juga mandat dari PBB dan United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT)," kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam acara konsolidasi kebangsaan di Jakarta dikutip Sabtu, 9 September 2023.
Menurut Rycko, mandat itu disampaikan kepada semua negara dalam rangka menghilangkan kelompok-kelompok teroris. Salah satu organisasi kemanusian yang juga ikut mendata adalah United Nations Children's Fund (UNICEF) atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baca juga: BNPT Salah Langkah Kontrol Rumah Ibadah
"Kemudian, setelah mereka data kan, warga negara-warga negara ini akan ditempatkan di masing-masing kedutaan untuk dilakukan pemulangan," ujar Rycko.
Rycko menyebut negara-negara asal wajib melakukan proses deradikalisasi terhadap warga yang menjadi FTF tersebut. Menurut Rycko, Indonesia telah masuk pada tahap itu. Namun, hanya memulangkan anak di bawa umur.
"Kebijakan pemerintah sampai saat ini kita melakukan repatriasi kepada anak-anak yang 10 tahun ke bawah," ucapnya.
Baca juga: Amnesty Indonesia Sebut Pengendalian Tempat Ibadah Munculkan Potensi Pembatasan HAM
Program Deradikalisasi
Dia menyebut pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memulangkan warga Indonesia berusia dewasa yang menjadi FTF di luar negeri. Sebab, Indonesia perlu mematangkan program deradikalisasi. Seperti tempat penampungan, pihak yang melakukan treatment, menentukan program kebangsaan, program keagamaan, dan program kesehatan pikiran.
"Karena mereka datang ke sana atas keinginan sendiri, kemudian bergabung dengan suatu kelompok terorisme dan kehidupan sehari-hari seperti itu, tidak mudah merubah mindset, merubah perilaku mereka dalam sekejap. Makanya program itu harus matang betul sebelum kita memulangkan mereka ke sini," tutur jenderal polisi bintang tiga itu.
Dalam pendataan warga menjadi FTF di luar negeri, BNPT telah membentuk Satuan Tugas (Satgas). Rycko mengaku sebagai Ketua Satgas tersebut untuk di Negara Syria, Afghanistan, dan Filipina.
"Jumlahnya bervariasi kurang lebih 300an di Syria itu yang terdata, yang termonitor sana kita, 9 orang di Afghanistan dan 8 orang di Filipina," ucap mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri itu.
(Z-9)
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Untuk dua minggu ke depan, tercatat 257 WNI yang telah membeli tiket penerbangan ke Indonesia.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
WNI yang memerlukan dokumen perjalanan sementara dan telah memperoleh fasilitasi keringanan denda keimigrasian juga disebut membeli tiket kepulangan secara mandiri.
WNI yang terbukti dengan kesadaran penuh terlibat dalam praktik penipuan daring tetap harus diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
ISU viral mengenai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diketahui bergabung menjadi tentara aktif Amerika Serikat memunculkan pertanyaan serius soal hukum kewarganegaraan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved