PDI Perjuangan Minta Penjelasan Pemerintah soal Temuan BPK

FRAKSI PDI Perjuangan mengkritik pemerintah terkait temuan BPK tentang 16 permasalahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan beserta rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah atas temuan-temuan permasalahan tersebut. Pernyataan ini disampaikan politisi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta dalam Rapat Paripurna DPR III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024, dengan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 Kamis, (24/8)

"Atas temuan-temuan permasalahan itu PDI Perjuangan berpendapat pemerintah harus segera menindaklanjuti temuan permasalahan itu, memastikan penyelesaiannya dan mengambil pendekatan hukum yang diperlukan," ujarnya.

Pengelolaan APBN diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang agar memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat yang dikelola secara efektif, efisien, mencapai prestasi kerja dan memperlihatkan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu kami berpandangan bahwa pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 juga harus menyampaikan kebijakan sektoral pada kementerian lembaga pemerintah yang telah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2022.

Baca juga: PDIP Minta BPK Periksa Anggaran Proyek Food Estate

"Hal ini sebagai pertanggungjawaban atas belanja pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional. Lalu dampak inflasi bagi daya beli masyarakat dan kesejahteraan rakyat," paparnya.

Dalam sidang tersebut Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Bobby Adhityo Rizaldi meminta penjelasan lebih rinci kepada pemerintah terkait dengan piutang tidak tertagih pada piutang jangka pendek yang jumlahnya mencapai Rp324 triliun atau 63,4% dari nilai penurunan ekuitas.

Baca juga: DPR Desak Pertamina Klarifikasi Berita Terkait Gaji Komisaris Utamanya

"Jadi kami meminta penjelasan tentang piutang ini," lanjutnya.

Sementara itu kritik paling banyak disampaikan Fraksi PKS sejumlah 52 catatan. Anggota Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan benefit realisasi pertumbuhan ekonomi terkoreksi oleh tingginya angka inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,31% justru lebih rendah dari tingkat inflasi yang mencapai 5,5%.

"Inflasi energi dan bahan makanan yang melonjak sangat tinggi masing-masing 16,88% dan 5, 59% memberikan pukulan keras bagi daya beli rakyat," tegasnya.

Reaksi PKS memandang target penurunan kemiskinan yang ditugaskan kepada pemerintah tidak tercapai pada tahun 2023 pada September 22 Angka kemiskinan 9,57% jauh dari target APBN 2022 8,5 sampai 9%. (Sru/Z-7)