Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan penjelasan menyoal gagalnya proyek Food Estate.
Politisi PDI Perjuangan Ferdinant Hutahean mengatakan proyek tersebut menelan biaya yang tidak sedikit atau lebih dari Rp1 triliun. Selain tidak jelas larinya anggaran itu juga berdampak pada perusakan lingkungan.
"Kami tetap mengkritisi dan memimta penjelasan dari lembaga atau pemerintah soal jutaan hektar yang terbengkalai dan triliun anggaran yang juga tidak jelas kemana. Kegagalan itu kita pertanyakan uang itu ke mana," ucapanya, Jumat (18/8).
Baca juga : Hasto PDIP Sebut Proyek Food Estate Jokowi Kejahatan Lingkungan? Begini Kata Pengamat
Dia berharap pemerintah dapat kooperatif menerangkan musabab kegagalan serta kejelasan dana yang sudah dikucurkan itu. Bahkan partainya meminta BPK untuk bisa memeriksa tentang masalah ini..
"Jadi kami sangat serius karena ini, soal kerusakan lingkungan," imbuhnya.
Baca juga : Puan tidak Sependapat dengan Hasto soal Food Estate
Sebelumnya di gedung DPR Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani akan menanyakan food estate kepada pemerintah.
"Nanti kita tanyakan implementasi di lapangannya pada komisi IV, dan tentu saja kepada pemerintah. Karena tentu saja DPR itu hanya untuk pengawasan yang melaksanakan adalah pemerintah," ungkapnya.
Dalam fungsi anggaran dan pengawasan, DPR akan menanyakan lebih dulu berbagai proyek yang saat ini sedang dilaksanakan hingga 2024. Pemerintah sambungnya telah berkomitmen menyelesaikan proyek strategis sebelum tahun 2024 berakhir.
"Jadi itu yamg akan kami tanyakan proyek mana saja yamg strategis yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, karena anggarannya sudah keluar," tukasnya. (Z-4)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved