Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan penjelasan menyoal gagalnya proyek Food Estate.
Politisi PDI Perjuangan Ferdinant Hutahean mengatakan proyek tersebut menelan biaya yang tidak sedikit atau lebih dari Rp1 triliun. Selain tidak jelas larinya anggaran itu juga berdampak pada perusakan lingkungan.
"Kami tetap mengkritisi dan memimta penjelasan dari lembaga atau pemerintah soal jutaan hektar yang terbengkalai dan triliun anggaran yang juga tidak jelas kemana. Kegagalan itu kita pertanyakan uang itu ke mana," ucapanya, Jumat (18/8).
Baca juga : Hasto PDIP Sebut Proyek Food Estate Jokowi Kejahatan Lingkungan? Begini Kata Pengamat
Dia berharap pemerintah dapat kooperatif menerangkan musabab kegagalan serta kejelasan dana yang sudah dikucurkan itu. Bahkan partainya meminta BPK untuk bisa memeriksa tentang masalah ini..
"Jadi kami sangat serius karena ini, soal kerusakan lingkungan," imbuhnya.
Baca juga : Puan tidak Sependapat dengan Hasto soal Food Estate
Sebelumnya di gedung DPR Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani akan menanyakan food estate kepada pemerintah.
"Nanti kita tanyakan implementasi di lapangannya pada komisi IV, dan tentu saja kepada pemerintah. Karena tentu saja DPR itu hanya untuk pengawasan yang melaksanakan adalah pemerintah," ungkapnya.
Dalam fungsi anggaran dan pengawasan, DPR akan menanyakan lebih dulu berbagai proyek yang saat ini sedang dilaksanakan hingga 2024. Pemerintah sambungnya telah berkomitmen menyelesaikan proyek strategis sebelum tahun 2024 berakhir.
"Jadi itu yamg akan kami tanyakan proyek mana saja yamg strategis yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, karena anggarannya sudah keluar," tukasnya. (Z-4)
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved