Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan penjelasan menyoal gagalnya proyek Food Estate.
Politisi PDI Perjuangan Ferdinant Hutahean mengatakan proyek tersebut menelan biaya yang tidak sedikit atau lebih dari Rp1 triliun. Selain tidak jelas larinya anggaran itu juga berdampak pada perusakan lingkungan.
"Kami tetap mengkritisi dan memimta penjelasan dari lembaga atau pemerintah soal jutaan hektar yang terbengkalai dan triliun anggaran yang juga tidak jelas kemana. Kegagalan itu kita pertanyakan uang itu ke mana," ucapanya, Jumat (18/8).
Baca juga : Hasto PDIP Sebut Proyek Food Estate Jokowi Kejahatan Lingkungan? Begini Kata Pengamat
Dia berharap pemerintah dapat kooperatif menerangkan musabab kegagalan serta kejelasan dana yang sudah dikucurkan itu. Bahkan partainya meminta BPK untuk bisa memeriksa tentang masalah ini..
"Jadi kami sangat serius karena ini, soal kerusakan lingkungan," imbuhnya.
Baca juga : Puan tidak Sependapat dengan Hasto soal Food Estate
Sebelumnya di gedung DPR Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani akan menanyakan food estate kepada pemerintah.
"Nanti kita tanyakan implementasi di lapangannya pada komisi IV, dan tentu saja kepada pemerintah. Karena tentu saja DPR itu hanya untuk pengawasan yang melaksanakan adalah pemerintah," ungkapnya.
Dalam fungsi anggaran dan pengawasan, DPR akan menanyakan lebih dulu berbagai proyek yang saat ini sedang dilaksanakan hingga 2024. Pemerintah sambungnya telah berkomitmen menyelesaikan proyek strategis sebelum tahun 2024 berakhir.
"Jadi itu yamg akan kami tanyakan proyek mana saja yamg strategis yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, karena anggarannya sudah keluar," tukasnya. (Z-4)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved